Program Cek Kesehatan Gratis di Kepri Masih Kurang Dimanfaatkan
Program Cek Kesehatan Gratis yang diluncurkan oleh pemerintah pada 10 Februari 2025 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat. Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dengan jumlah penduduk sekitar 2,1 juta jiwa, data dari Dinas Kesehatan mencatat hanya 25.041 warga atau sekitar 1,19 persen yang memanfaatkan layanan tersebut hingga Agustus 2025. Angka ini jauh di bawah target yang diharapkan.
Minimnya Sosialisasi Jadi Penghambat
Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Aman, S.Pd, MM, menilai bahwa rendahnya partisipasi masyarakat salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Banyak warga tidak mengetahui adanya program ini, sehingga tidak aktif dalam memanfaatkannya.
Ia menyarankan kepada Dinas Kesehatan Kepri untuk melakukan inovasi dan meningkatkan sosialisasi secara masif agar lebih banyak masyarakat yang tahu dan ikut serta dalam program tersebut.
“Saya mendorong Dinas Kesehatan Kepri membuat terobosan dan sosialisasi secara masif untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam program ini,” ujarnya.
Aman menegaskan bahwa program Cek Kesehatan Gratis merupakan langkah penting dalam mendeteksi dini kondisi kesehatan masyarakat. Sayangnya, banyak warga belum mengetahui keberadaan program ini, sehingga enggan datang ke puskesmas.
Padahal, program ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah. Ia menilai bahwa Pemprov Kepri, khususnya Dinas Kesehatan, perlu merespons secara serius terhadap program tersebut. Rendahnya partisipasi menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat masih minim.
Dinkes Kepri Akui Partisipasi Masih Rendah
Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Mochammad Bisri, mengakui bahwa capaian program Cek Kesehatan Gratis masih rendah. Oleh karena itu, pihaknya terus mengimbau masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan tersebut.
“Program ini dirancang untuk semua kalangan usia, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, hingga lansia,” kata Bisri.
Menurutnya, pelaksanaan CKG dilakukan bertahap sesuai dengan kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) di setiap puskesmas. Tidak semua puskesmas memiliki peralatan dan tenaga medis yang memadai, berbeda dengan Kota Tanjungpinang yang fasilitas kesehatannya relatif lengkap.
Hingga Agustus 2025, tercatat 96 puskesmas di tujuh kabupaten/kota se-Kepri telah melaksanakan program ini. Setiap puskesmas rata-rata mampu melayani antara 30–40 warga per hari.
Penyakit yang Paling Umum Ditemukan
Hasil pemeriksaan CKG menunjukkan bahwa hipertensi dan diabetes menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan di kalangan masyarakat Kepri. Kondisi ini, menurut Bisri, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Temuan ini mengindikasikan potensi beban penyakit yang tinggi di masa depan jika hipertensi dan diabetes tidak dikendalikan secara optimal,” katanya.
Bisri menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit ini, termasuk melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pemeriksaan rutin.
