Surabaya (IMR) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar, menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP tahun ajaran 2025. Menurutnya, sistem yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Surabaya tersebut harus benar-benar terbuka agar tidak menimbulkan kecemasan ataupun kesan pilih kasih di masyarakat.
“Dari sekitar 38.200 lulusan SD, kursi yang tersedia di SMP negeri hanya 20.800. Artinya, sekitar 17.000 siswa harus diarahkan ke sekolah swasta. Ini kondisi yang harus diantisipasi dengan transparansi agar tidak ada kesan pilih kasih,” ujar Ais saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Senin (30/6/2025).
Politisi muda PKB ini menuturkan, meskipun akses informasi kini lebih mudah melalui platform daring milik Dinas Pendidikan, tantangan tetap besar, terutama keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Oleh sebab itu, Ais mengingatkan pentingnya validasi data kependudukan agar proses pendaftaran berjalan lancar.
“Pastikan data kependudukan sudah valid agar proses pendaftaran berjalan lancar,” tegasnya.
Ais juga mengajak masyarakat aktif memantau jalannya proses seleksi penerimaan siswa baru melalui situs resmi Dispendik maupun posko-posko sekolah di setiap kecamatan. Mulai jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, hingga jalur prestasi, semua informasi dapat diakses secara terbuka.
Namun dia mengingatkan, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan masyarakat. DPRD Surabaya bersama Ombudsman dan BPK turut dilibatkan dalam mengawasi jalannya proses seleksi.
“Jika ditemukan praktik yang tidak adil atau kecurangan, warga diminta segera melapor ke Komisi D. Kami akan pastikan proses seleksi berlangsung jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ais.
Terkait keterbatasan kursi di SMP negeri, Ais juga menyoroti pentingnya skema bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga prasejahtera atau kategori miskin (Pramis/Gamis). Berdasarkan data, dari total 5.635 siswa Pramis/Gamis, sebanyak 3.767 diterima di SMP negeri dan 4.013 diarahkan ke SMP swasta.
“Sebanyak 2.145 siswa di sekolah swasta sudah mendapatkan bantuan biaya dari Pemkot. Namun ke depan, kami mendorong agar semua anak Surabaya tetap bisa mengenyam pendidikan, jangan sampai ada yang terhambat hanya karena keterbatasan ruang atau biaya,” jelasnya.
Ia pun menutup dengan ajakan agar seluruh pihak ikut mengawal jalannya penerimaan siswa baru ini demi memastikan tidak ada anak Surabaya yang terhambat menempuh pendidikan hanya karena persoalan teknis maupun biaya.
“Jangan sampai ada anak di Surabaya yang tidak sekolah karena terbatasnya ruang. Ini tanggung jawab bersama antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat,” pungkas Ais. [asg/beq]
