Info Malang Raya – Jakarta, dalam upaya memperkuat posisi nasional di tengah dinamika hukum laut internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) bersama Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI) menggelar forum strategis bertajuk “Advancing the Law of the Sea: Addressing Climate Change and Marine Biodiversity Challenges” pada 9 Mei 2025. Acara ini digelar sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam merespons isu-isu kelautan global yang kian kompleks, khususnya terkait perubahan iklim dan pengelolaan biodiversitas laut di luar yurisdiksi negara.
Forum ini menghadirkan berbagai tokoh penting dan pakar hukum laut internasional. Panel pertama menghadirkan Presiden Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), Hakim Tomas H. Heidar, dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno. Fokus diskusi adalah *Advisory Opinion* ITLOS yang diterbitkan pada Mei 2024 mengenai keterkaitan antara perubahan iklim dan pencemaran laut dalam kerangka Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Penafsiran ini memberikan tekanan baru pada kewajiban negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan langkah nyata dalam mencegah dan mengurangi dampak lingkungan dari perubahan iklim terhadap ekosistem laut.
Sesi kedua menggali substansi dan implikasi dari *Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction* (BBNJ Agreement). Perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam tata kelola keanekaragaman hayati laut di luar batas wilayah negara, dan saat ini tengah menunggu proses ratifikasi di Indonesia. Narasumber seperti Prof. Dr. Eddy Pratomo (Dekan Universitas Pancasila), Zaki Mubarok dari KKP, dan peneliti senior BRIN Hagi Yulia Sugeha, menyoroti perlunya kesiapan kelembagaan dan penyesuaian hukum nasional untuk mengimplementasikan BBNJ secara efektif.
Para peserta kegiatan terdiri dari kalangan pembuat kebijakan, akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan dari sektor kelautan. Mereka menyoroti pentingnya mengintegrasikan dua aspek utama — Advisory Opinion ITLOS dan BBNJ Agreement — ke dalam kebijakan nasional, demi menjamin bahwa kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan besar tetap terwakili dan dilindungi dalam forum global.
Forum ini menjadi bagian dari langkah strategis Indonesia untuk tidak hanya menjadi peserta pasif dalam pengembangan hukum laut internasional, tetapi juga sebagai aktor aktif yang mendorong prinsip keadilan, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan laut dalam setiap kebijakan nasional. Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ke depan harus adaptif terhadap dinamika global, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai lokal dan kepentingan nasional.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Indonesia semakin siap menyusun dan menyesuaikan kebijakan hukum lautnya dalam menghadapi tantangan masa depan, sekaligus memperkuat diplomasi kelautan Indonesia di kancah internasional.
