InfoMalangRaya –
Jeda Kemanusiaan Celah Memproses Kembali Perdamaian di Palestina
Indonesia menegaskan pentingnya dimulai kembali proses politik dan perdamaian untuk menyelesaikan akar masalah konflik Israel-Palestina.
Pemerintah Republik Indonesia tetap konsisten memprioritaskan kemerdekaan Palestina dalam kebijakan diplomasinya. Kali ini Presiden RI Joko Widodo mengutus Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Pada saat bersamaan semua menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berada di New York menghadiri peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina yang jatuh tiap 29 November.
Ketika berbicara di Markas Besar PBB, New York pada Selasa (28/11/2023), Menlu RI Retno Marsudi menegaskan bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan solusi dua negara. Lebih lanjut, Indonesia juga menegaskan pentingnya dimulai kembali proses politik dan perdamaian untuk menyelesaikan akar masalah konflik Israel-Palestina.
“Akar masalah konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan ilegal Israel terhadap Palestina. Indonesia juga mendorong status Palestina menjadi anggota penuh PBB agar memiliki kedudukan yang setara dengan Israel dalam mewujudkan solusi dua negara berdasar parameter internasional yang telah disepakati,” tutur Menlu Retno.
Mantan Dubes RI untuk Belanda itu mengatakan bahwa gencatan senjata atau jeda kemanusiaan yang menghentikan sementara pertempuran Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza, adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut.
“Mengingat hari ini kita memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam terhadap perjuangan rakyat Palestina,” jelas Menlu Retno.
Mewakili delegasi negeri muslim terbesar di dunia, Menlu menegaskan Indonesia tidak bisa tinggal diam melihat ribuan anak dan perempuan tidak berdosa tewas akibat konflik antara Israel dan kelompok Hamas Palestina di Jalur Gaza.
Pemerintah Indonesia tidak bisa hanya diam melihat rumah, sekolah, dan rumah sakit di Gaza diratakan dengan tanah. Dalam hal ini, Menlu mempertanyakan apakah negara-negara dunia hanya diam melihat situasi yang mengenaskan di Gaza ini.
Menlu Retno mengingatkan bahwa bahkan dalam perang pun ada aturan dan batasannya. Aturan tersebut jelas-jelas dilabrak mengingat serangan masif terhadap berbagai fasilitas sipil bukan hal yang normal. “Apa yang terjadi di Gaza jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional,” tegas Menlu Retno.
Karena itu, Indonesia mengkritisi posisi negara-negara Barat yang membela tindakan Israel di Gaza, padahal negara-negara itu sering menyerukan tentang pembelaan HAM dan hukum humaniter internasional. Menlu Retno menegaskan bahwa penerapan standar ganda tersebut harus dihentikan.
Kemudian, dalam pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, para menlu OKI menekankan pentingnya dihasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih tegas, dengan fokus utama mengenai isu kemanusiaan.
“Isu penting terkait gencatan senjata kembali disampaikan. Dan dibahas pula mengenai penjajakan pembukaan akses lain untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, serta pentingnya penyederhanaan pengecekan keamanan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih cepat tersalurkan karena memang kebutuhannya sangat mendesak,” tutur Menteri Retno.
Di sela pertemuan Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno Marsudi berkesempatan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Tiongkok Wang Yi. Kedua belah pihak berbagi pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan, dan juga pentingnya dimulainya kembali proses perdamaian.
Dalam pertemuan dengan Menlu Tiongkok, yang saat ini menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB, Menlu Retno juga meminta perhatian juga diberikan ke Tepi Barat, di mana kekerasan terus terjadi dan semakin meningkat, bahkan selama jeda kemanusiaan.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia juga telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina sebanyak dua tahap. Pertama pada awal November 2023. Tahap kedua dilaksanakan pada Senin (20/11/2023). Bantuan untuk masyarakat Palestina dikirimkan via Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Total bantuan yang dikirimkan sebesar 21.7 ton dengan komposisi bantuan 3.3 ton dari Pemerintah Indonesia yang terdiri dari obat-obatan dan perlengkapan kesehatan, dan 18,4 ton dari masyarakat Indonesia yang terdiri dari makanan kaleng, matras, selimut, hygiene kit (dewasa dan anak), makanan siap saji dan perlengkapan lain.
Konflik ini bermula saat Pasukan Israel melancarkan aksi militer besar-besaran di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober 2023.
Hingga Senin (27/11/2023), jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan mematikan Istael di Gaza telah mencapai lebih dari 15.000 jiwa, termasuk di antaranya 6.150 anak dan 4.000 perempuan. Sedangkan korban tewas di pihak Israel sejumlah 1.200 jiwa.
Kantor media pemerintah di Gaza juga mengatakan sekitar 7.000 orang hilang di bawah reruntuhan, termasuk 4.700 anak dan perempuan. Disebutkan pula bahwa dari jumlah korban tewas, terdapat 207 staf medis, 26 anggota tim penyelamat pertahanan sipil dan 70 jurnalis.
Otoritas Gaza juga menyebutkan bahwa lebih dari 36.000 warga Palestina lainnya juga terluka, dengan 75 persen di antaranya adalah anak-anak dan perempuan. Sementara itu, hampir 50.000 unit rumah hancur total dan 240.000 unit rumah lainnya rusak parah.
Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini
