Indonesia dan Kebijakan Olahraga yang Berdampak Global
Kabar menggegerkan datang dari dunia olahraga internasional. Indonesia, yang sebelumnya dianggap sebagai tuan rumah potensial untuk berbagai acara olahraga besar, kini terancam kehilangan kesempatan tersebut. Komite Olimpiade Internasional (IOC) memutuskan untuk menghentikan segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Remaja, atau konferensi olahraga dunia di masa depan.
Federasi olahraga internasional juga diminta untuk tidak mengizinkan Indonesia menjadi tuan rumah acara-acara bertaraf dunia. Alasannya adalah karena Indonesia menolak memberikan visa bagi tim senam Israel dalam Kejuaraan Senam Artistik Dunia yang diselenggarakan di Jakarta. IOC menegaskan bahwa larangan ini akan tetap berlaku hingga pihak Indonesia dapat memberikan jaminan bahwa semua peserta, tanpa memandang kewarganegaraannya, akan diperbolehkan hadir.
Ancaman ini membawa kita kembali ke sejarah, khususnya pada era tahun 1960-an. Pada masa itu, Indonesia pernah “melawan” dalam ajang olahraga internasional. Saat menjadi tuan rumah Asian Games Keempat pada 1962, Presiden Sukarno menolak keikutsertaan Israel dan Taiwan. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap negara-negara Arab dan China. IOC menyebut keputusan ini melanggar semangat Olimpiade, yaitu sportivitas, dan dianggap membawa perang dingin ke ranah olahraga.
Akibatnya, IOC menolak mengakui Asian Games yang diselenggarakan di Indonesia, dan Indonesia dikeluarkan dari IOC. Hal ini berarti Indonesia tidak bisa ikut serta dalam Olimpiade 1964 di Tokyo. Tidak terima atas keputusan IOC, Presiden Sukarno membuat pesta olahraga tandingan yang dinamakan GANEFO, the Games of the New Emerging Forces. Menurut Profesor David Webster, GANEFO dibentuk sebagai perlawanan terhadap IOC, “sebuah alat imperialisme.”
Sukarno juga menyatakan bahwa IOC sendiri sudah sangat politis, dengan tidak mengikutsertakan China dan Vietnam Utara karena keduanya berpaham komunis. Meskipun akhirnya Indonesia tidak berhasil memperkuat posisi dalam perang melawan sistem, namun Indonesia berhasil memainkan politik menggunakan olahraga.
Standar Ganda IOC
Kesan inkonsistensi IOC dalam urusan olahraga dan politik tidak hanya dirasakan oleh Sukarno di masa lalu. Sejumlah pihak kini membandingkan perbedaan sikap IOC kepada Israel dan Rusia. Perang antara Rusia dan Ukraina pada 2022 membuat IOC menjatuhkan sanksi karena menurut komite itu Rusia telah melakukan invasi militer ke Ukraina. Akibatnya, para atlet Rusia dilarang tampil dan bertanding di Olimpiade 2024, dan diharuskan bergabung sebagai Atlet Individu Netral (AIN), tanpa bendera, lagu kebangsaan, maupun identitas negara.
Namun, tidak ada sanksi yang diberikan IOC kepada Israel. Padahal, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB dalam laporannya menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Kesimpulan itu diperoleh berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa pada dan sejak 7 Oktober 2023 selama dua tahun terakhir. Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Internasional yang menggolongkan aksi Israel di Gaza sebagai genosida sehingga sejumlah pimpinan negara ini, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, masuk daftar orang yang harus ditangkap.
Politik Bebas Aktif Indonesia
Menanggapi pertanyaan soal perbedaan perlakuan ke Israel versus Rusia, IOC menegaskan bahwa NOC Israel dan Palestina diakui secara setara dan patuh pada Piagam Olimpiade. “Keduanya ikut Olimpiade Paris 2024 dan hidup berdampingan di perkampungan atlet.” Sementara itu, penangguhan NOC Rusia terjadi karena mengklaim wilayah NOC Ukraina, yang melanggar integritas teritorial.
Akademisi Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Dr Aknolt Kristian Pakpahan, menyebut posisi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Politik Bebas Aktif yang dianutnya. Dalam tulisan aslinya di Foreign Affairs tahun 1955, Bung Hatta menulis [politik luar negeri Indonesia] dalam bahasa Inggris itu independent and active, nah, konteks independen itu jangan diartikan netral [karena] itu hal yang salah.
Pembicaraan yang Masih Belum Selesai
Sesaat setelah IOC memberi peringatan keras kepada Indonesia, Raja Sapta Oktohari, Presiden Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) yang berinduk ke IOC terbang ke Lausanne, Swiss. Kedatangannya ke sana adalah untuk menghadiri Forum Federasi Olahraga Internasional (IF Forums) sekaligus bertemu langsung dengan IOC menyusul penolakan visa tim senam Israel.
Menurut Okto, dalam pertemuan tersebut NOC mendapat banyak dukungan dari presiden federasi olahraga internasional (IF) yang hadir bahkan setelah IOC mengimbau agar IF meninjau ulang penyelenggaraan kejuaraan dunia di Indonesia. “Banyak Presiden Federasi Internasional datang langsung kepada kami dan menyampaikan keinginan untuk tetap menggelar kejuaraan di Indonesia. Ini membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya strategis secara geografis, tetapi juga memiliki daya tarik tersendiri dan reputasi yang baik dalam menyelenggarakan event internasional.”
Okto juga mengaku sudah menjelaskan ke IOC konteks domestik Indonesia dan pentingnya penyelenggaraan kejuaraan olahraga dunia di Indonesia sebagai bentuk lain pengembangan dan pembinaan cabang olahraga di dalam negeri. Namun saat ditanya apakah ada perkembangan terkini soal sikap dan imbauan yang sudah kadung diambil IOC, Okto menyebut masih terlalu dini untuk semua pihak mengambil keputusan yang baru. “Ini kan masih gress, jadi biar kita cerna dulu sama-sama, biar semua pihak tone down dulu… memang ada titik temu, tapi pembicaraan ini belum selesai,” kata Okto.
