InfoMalangRaya –
IMR, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah untuk menghentikan terlebih dahulu penyaluran bantuan sosial (bansos) dan sejenisnya menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Hal ini supaya dapat menghindari adanya politisasi.Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU), Warjiyo mengatakan bansos tidak perlu dihentikan menjelang Pilkada 2024. Menurutnya, terpenting pengawasan diperketat dengan jaminan adanya penegakan hukum tanpa pandang bulu jika terjadi penyelewengan bansos untuk kepentingan politik.Selain itu, kata Warjiyo, mekanisme penyalurannya juga harus diawasi. Jangan sampai, terutama para petahana, kroninya, keluarganya, yang maju lagi atau akan maju pilkada memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik.”Contohnya kan sudah ada sebelumnya, dimana ada kemasan bansos di tempeli wajah calon atau nomor urut calon. Padahal bansos tersebut angarannya dari APBN,” katanya dalam perbincangan dengan RRI Pro 3, Sabtu (23/3/2024).Politisasasi bansos, kata Warjiyo, memang tidak bisa dihindari. Apalagi bansos produk politik, artinya mulai dari data, besaran anggaran, pihak penerima, dan mekanisme penyalurannya adalah hasil pembahasan antara pemerintah dan lembaga politik seperti DPR RI.Jika bansos dihentikan, Warjiyo khawatir akan banyak masyarakat yang membutuhkan terimbas dampaknya, mengingat kondisi ekonomi masyarakan bawah juga belum bisa disebut membaik. “Makanya, perlu langkah-langkah pembenahan kedepan agar bansos tidak terus dipolitisasi untuk kepentingan hajat besar pemilu,” sambungnya.Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sebaiknya pemerintah membuat regulasi untuk sementara menyetop penyaluran bansos jelang Pilkada 2024. Penghentian sementara penyaluran bansos ini guna menghindari adanya politisasi. Politisasi bansos, kata Alex, potensi dilakukan oleh pihak-pihak yang berkontestasi untuk kampanye Pilkada 2024. Alex juga menyebut, hasil survei KPK mengungkap lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia memilih pemimpin didasari faktor uang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran bantuan sosial (bansos) melonjak tajam di 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Nilainya mencapai Rp 22,5 triliun atau naik 135,1% dibandingkan 2023 yang mencapai Rp 9,6 triliun.Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3/2024), merinci pembagian anggaran tersebut, di antaranya Rp 12,8 triliun untuk pemanfaatan di Kementerian Sosial (Kemensos). Anggaran itu digunakan untuk program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.Kemudian untuk Kementerian Kesehatan Rp 7,7 triliun yang peruntukannya buat Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,7 juta peserta, untuk Kemendikbudristek Rp 900 miliar buat 1.000 siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP kuliah untuk 105 ribu mahasiswa.Selain itu, ada juga untuk Kementerian Agama yang anggarannya mencapai Rp 1,1 triliun untuk bantuan PIP bagi 1,4 juta siswa dan KIP kuliah bagi 11,1 ribu mahasiswa, serta BNPB Rp 800 miliar untuk bencana.
Pemerhati: Perlu Pengawasan Penyaluran Bansos Jelang Pilkada
