Kritik terhadap Perhatian Pemerintah terhadap Kader Posyandu
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Alia Noorayu Laksono, menyampaikan kekecewaannya terhadap kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah provinsi terhadap kader posyandu di ibu kota. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam menjalankan layanan kesehatan komunitas.
Kritik ini disampaikan setelah Alia menggelar sosialisasi Peraturan Daerah di empat titik wilayah Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Dalam acara tersebut, warga RW 02 Cipinang Besar Utara menyampaikan keluhan mereka terkait dengan minimnya dukungan yang diberikan kepada kader posyandu di wilayah tersebut.
Alia mengatakan bahwa posyandu merupakan garda terdepan dalam layanan kesehatan komunitas. Mereka memiliki peran penting dalam pencegahan stunting atau tengkes. Namun, saat ini, banyak kader posyandu masih menghadapi kendala seperti kurangnya fasilitas dan dana operasional.
”Posyandu itu garda terdepan layanan kesehatan komunitas. Mereka berperan penting dalam pencegahan stunting, tapi masih minim fasilitas dan dana operasional,” ujar Alia yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI tersebut.
Menurut Alia, banyak posyandu di wilayah Jakarta belum mendapatkan alat kesehatan yang memadai. Padahal, salah satu fokus utama Pemprov DKI saat ini adalah mencegah stunting. Selama masa reses, Alia bahkan melihat sendiri alat-alat kesehatan yang tidak merata di beberapa posyandu.
”Saat reses, saya bahkan melihat sendiri alat-alat kesehatan yang tidak merata. Ini harus menjadi perhatian serius Pemprov DKI,” imbuh Alia.
Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga menuntut Dinkes DKI Jakarta agar tidak hanya berhenti pada retorika dalam program kesehatan, tetapi juga memberikan dukungan nyata di lapangan. Ia menekankan pentingnya pemerataan alat kesehatan serta insentif bagi kader posyandu.
”Pemerataan alat kesehatan dan insentif bagi kader posyandu harus jadi prioritas. Jangan sampai peran vital mereka justru tidak dihargai,” tambah Alia.
Tantangan yang Dihadapi Kader Posyandu
Kader posyandu sering kali menjadi tulang punggung dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Meski begitu, mereka sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Berikut beberapa tantangan yang sering dialami oleh kader posyandu:
- Kurangnya fasilitas: Banyak posyandu tidak memiliki alat kesehatan yang cukup untuk menangani kebutuhan dasar.
- Kurangnya dana operasional: Dana yang diberikan sering kali tidak mencukupi untuk menjalankan aktivitas harian.
- Tidak adanya insentif yang layak: Kader posyandu jarang mendapatkan penghargaan atau insentif yang sesuai dengan peran mereka.
- Minimnya pelatihan: Beberapa kader tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugas mereka secara optimal.
Solusi yang Diharapkan
Untuk mengatasi masalah ini, Alia menyarankan beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan Dinkes DKI Jakarta:
- Meningkatkan anggaran untuk posyandu: Pemerintah perlu memberikan dana yang cukup untuk mendukung operasional posyandu.
- Membuat sistem pemerataan alat kesehatan: Setiap posyandu seharusnya mendapatkan alat kesehatan yang sama sesuai kebutuhan.
- Memberikan insentif yang layak: Kader posyandu harus dihargai dengan insentif yang sesuai dengan kontribusi mereka.
- Melakukan pelatihan berkala: Pelatihan rutin diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam menjalankan tugasnya.
Dengan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan kader posyandu dapat lebih maksimal dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam layanan kesehatan masyarakat.
