Info Malang Raya – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Pemerintah Pusat. Meski diperuntukkan bagi warga miskin ekstrem, PKS menilai program ini tetap memiliki potensi besar untuk menjadi solusi alternatif pemerataan pendidikan, selama pelaksanaannya dilakukan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial baru.
Ketua DPD PKS Kota Malang, Ernanto Djoko Purnomo, menegaskan bahwa sebagai kota pendidikan, Malang memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan pendidikan sebagai ruang inklusif, tanpa diskriminasi. Ia menyambut baik program Sekolah Rakyat namun menekankan pentingnya pendataan yang presisi serta penyusunan kurikulum yang relevan.
“Malang punya identitas kuat sebagai kota pendidikan. Maka, penting agar setiap kebijakan yang menyentuh ranah pendidikan dikaji secara mendalam agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya pada Senin, 5 Mei 2025.
Menurutnya, meskipun program ini berasal dari pusat, pelaksanaannya di daerah harus melalui proses adaptasi yang matang. Pemerintah Kota Malang diminta tidak serta-merta mengadopsi program tersebut tanpa mempertimbangkan konteks lokal.
“Setiap kebijakan tidak bisa diambil mentah-mentah. Perlu ada penyesuaian dengan karakter masyarakat, kesiapan infrastruktur, serta sumber daya pendidikan yang tersedia agar tujuannya benar-benar tercapai,” tambahnya.
Ernanto juga menyoroti pentingnya identifikasi peserta didik secara akurat agar benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan. Ia khawatir bila proses seleksi tidak dilakukan dengan cermat, program justru dapat menimbulkan kesan eksklusif atau bahkan menciptakan stigma baru terhadap siswa Sekolah Rakyat.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS, Trio Agus Purwono, mengungkapkan bahwa penerapan program semacam ini membutuhkan komunikasi intensif antar pemangku kebijakan. Ia menekankan pentingnya keseimbangan agar peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dirasakan oleh siswa dari kelompok rentan, tetapi juga oleh siswa dari kelas menengah dan kelompok lainnya.
“Langkah afirmatif untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu tentu perlu. Tapi jangan sampai langkah tersebut membuat kelompok lain merasa terabaikan. Justru harus menjadi momentum untuk membangun sistem pendidikan yang merata bagi semua lapisan,” ungkap Trio.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa siswa yang tergabung dalam Sekolah Rakyat juga berhak mendapatkan fasilitas belajar yang setara, termasuk sarana belajar yang memadai, akses terhadap guru berkualitas, serta dukungan gizi yang mencukupi. Ia mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menjadi bagian dari dukungan holistik bagi para siswa tersebut.
“Kebutuhan dasar siswa seperti makanan bergizi harus menjadi perhatian. Jangan sampai anak-anak ini hanya dilibatkan dalam program tanpa pendampingan maksimal. Termasuk gizi yang baik agar tumbuh kembang mereka tetap optimal,” ujarnya.
Trio juga mengingatkan agar pelibatan pemerintah daerah tidak sekadar administratif. Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah harus dilakukan sejak perencanaan hingga implementasi, agar tidak muncul persepsi bahwa daerah hanya sebagai pelaksana tanpa ruang evaluasi.
“Program ini tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Harus ada semangat kolaboratif dan koordinasi yang kuat agar tidak ada pihak yang merasa dipinggirkan. Terutama pemerintah daerah yang lebih tahu kondisi riil di lapangan,” pungkasnya.
Dengan dorongan PKS ini, diharapkan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Malang dapat berjalan tidak hanya sebagai program simbolik, tetapi sebagai solusi konkret untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas, adil, dan berdaya guna bagi semua kalangan masyarakat.
