IMR – Pemkot Batu berhasil mencatatkan capaian luar biasa dalam kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2024. Berdasarkan hasil yang diumumkan di awal Tahun 2025 ini, perolehan indeks MCP Kota Batu sebesar 92.
Dengan capaian tersebut MCP atau Pusat Pemantauan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pemkot Batu, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Di Tahun 2023 indeks MCP Kota Batu diangka 79,62. Kemudian naik 12,28 poin di Tahun 2024 menjadi 92.
Menurut Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, capaian ini berkat komitmen tinggi dari pimpinan. Dengan turut didukung komunikasi yang efektif dan aktif dari setiap SKPD dalam pemenuhan bukti atau evidence MCP di Tahun 2024.
“Tak hanya itu, jauh lebih penting meningkatkan kesadaran bahwa upaya pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama dan dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen stakeholder terkait,” tutur Pj Aries, Selasa (14/1/2025).
Dengan capaian itu, Pj Aries turut mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang berkontribusi dalam keberhasilan ini. “Capaian ini sungguh luar biasa. Indeks 92 yang diraih menunjukkan kerja keras, komitmen dan sinergi semua OPD Pemkot Batu,” imbuhnya.
Kadindik Jatim ini juga menyampaikan, bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja cerdas dan kolaborasi lintas OPD dalam memenuhi berbagai indikator MCP.
Beberapa indikator utama yang menjadi fokus pemerintah daerah meliputi: Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara), Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.
Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui MCP telah mendorong Pemkot Batu untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Keberhasilan ini turut menjadi motivasi bagi Pemkot Batu untuk terus meningkatkan kinerja pada Tahun 2025. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat implementasi MCP guna mendukung upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif.
“Capaian ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan inklusif. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks MCP di tahun mendatang,” tuturnya.
Sebagai informasi, MCP adalah alat yang dikembangkan oleh KPK untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Program ini dirancang untuk memetakan daerah-daerah yang memerlukan perbaikan sekaligus mendorong transparansi dan integritas di sektor pemerintahan. (Ananto Wibowo)
