IMR – Pemkot Batu mulai mengotak atik anggarannya untuk melakukan penghematan. Paling mencolok mereka mengepras anggaran belanja alat tulis kantor (ATK) yang mencapai 90 persen, atau menyisakan 10 persen dari jumlah anggaran sebelumnya.
Penghematan itu merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, Eny Rachyuningsih menyatakan, pada Tahun 2024 kemarin total belanja barang mencapai Rp105 miliar, dari target belanja sebesar Rp116 miliar atau terealisasi sebesar 90 persen.
“Realisasinya mencapai 90 persen dari target. Sebenarnya tahun ini anggaran belanja jumlahnya naik menjadi Rp152,8 miliar. Namun karena ada peraturan dari Kementerian Keuangan maka dilakukan pemangkasan anggaran,” papar Eny, Minggu (9/2/2025).
Dia menambahkan, keputusan pemangkasan ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Dimana setiap daerah tidak boleh menggunakan belanja ATK lebih dari 10 persen.
“Menindaklanjuti SK tersebut, maka belanja ATK hanya mencapai Rp15,3 miliar,” urainya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menambahkan, dirinya mendukung penuh dengan adanya kebijakan tersebut. Menurutnya, efisiensi anggaran pengadaan ATK tak memberikan pengaruh signifikan.
“Kami juga melihat kembali postur-postur anggaran yang tidak terlalu memberikan dampak signifikan pada sektor ekonomi, termasuk ATK,” ujarnya.
Meski efisiensi pembelian ATK cukup besar, Pj Aries mengaku tak khawatir. Menyusul selama ini Pemkot Batu telah bersiap untuk memanfaatkan metode lain, dalam kepengurusan administrasi pemerintahan.
“Contohnya, saat ini banyak pekerjaan sudah dilakukan berbasis digital dan daring. Melalui cara ini mampu meminimalkan penggunaan kertas,” ungkapnya.
Soal efisiensi anggaran, Pj Aries khawatir terhadap pemangkasan anggaran yang sifatnya berdampak siginifikan untuk penurunan sektor ekonomi. Apalagi Kota Batu merupakan Kota Wisata.
“Sejumlah pemangkasan seperti perjalanan dinas yang selama ini banyak berdampak ke sektor pariwisata dan pendukungnya di Kota Batu dipangkas 50 persen. Seperti halnya hotel dan restoran yang banyak terjadi perputaran ekonomi,” tutur Pj Aries.
Karena itu, dia berharap kebijakan pemerintah pusat dapat dipertimbangkan kembali. Terlebih pada daerah yang banyak mengandalkan sektor jasa dan pariwisata seperti Kota Batu. Sebab, selain berpengaruh signifikan pada sektor perekonomian, pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga perlu ditunjang dengan berbagai pelatihan kompetensi.
“Adanya efisiensi anggaran pasti menimbulkan PR baru bagi pemerintah daerah. Dimungkinkan juga nanti bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Batu,” tuturnya.
Seperti diketahui, perputaran ekonomian Kota Batu bertumpu pada sektor pariwisata. Karena itu, Pj Aries melihat, perputaran ekonomi di Kota Batu dapat bergulir deras ketika banyaknya wisatawan datang dan akomodasi yang terus bertumbuh di Kota Batu.
“Dengan adanya efisiensi, yang dulunya ketika ada kegiatan perjalanan dinas atau rapat di hotel Kota Batu, kini diperkirakan akan berkurang. Sehingga berdampak pada perputaran ekonomi Kota Batu,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia juga berharap jangan sampai ada pemangkasan untuk anggaran yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat.
“Misalnya, bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat pra sejahtera, rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) atau rehabilitasi gedung yang rusak,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
