IMR – Guru Besar Ilmu Pemerintahan, sekaligus Direktur Pascasarjana Unisma, Prof. Mas’ud Said, ketika menjadi narasumber talkshow di program Idjen Talk, menegaskan, selain kepemimpinan, keberhasilan pembangunan suatu negara, ditentukan pengelolaan keuangan negaranya.
“Dan baru kali ini, keuangan negara jadi atensi khusus pemerintah. Adanya pemotongan anggaran anggaran yang memang sejauh ini dirasa kurang efektif, dalam peruntukannya,” katanya di acara yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Selasa (11/2/2025).
Prof Mas’ud juga menyebut, untuk keberhasilan pembangunan suatu negara, disamping kepemimpinan, keuangan negara itu juga sangat menentukan.
Melalui efisiensi ini, ujarnya, tentu diharapkan bisa lebih menempatkan target peruntukan uang negara.
“Apalagi saat ini, pemerintah tengah memutar otak dalam mendapatkan masukan lain.”
“Dengan semangat, Presiden Prabowo, melakukan pengeprasan anggaran untuk efisiensi. Tentu banyak respon. Ada yang setuju dan ada yang tidak,” katanya.
Tapi dirinya pribadi setuju dengan adanya efisiensi anggaran. Apalagi saat ini masih banyak perjalanan dinas yang kurang pas. Seperti perjalanan ke luar negeri dan lainnya.
Pemerintah Kota Malang sendiri, saat ini sudah melakukan pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas. Bahkan angkanya mencapai 50 persen.
Kata Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menindaklanjuti Inpres nomor 1 tahun 2025, Pemerintah kota Malang mengeluarkan SE Walikota Malang, nomor 2 tahun 2025, yang mengatur adanya efisiensi anggaran.
“Untuk menyiasati pemotongan anggaran perjalanan dinas yang mencapai 50 persen, kami merekomendasikan dinas untuk memaksimalkan ruang kantor, guna melaksanakan aktivitas. Seperti untuk Forum Group Discussion (FGD), atau dengan memaksimalkan aplikasi daring,” jelasnya.
Hanya saja, pihaknya juga mengakui, kebijakan efisiensi anggaran tersebut, mendapatkan respon beragam. Salah satunya dari PHRI yang khawatir, karena giat-giat OPD pasti akan berkurang di hotel.
Tetapi Dwi Rahayu juga bakal menjamin, efisiensi anggaran tersebut, tidak sampai mengganggu layanan untuk masyarakat.
Meski dana transfer yang terdampak dikurangi. Untuk Kota Malang dipangkas sebesar Rp37 miliar lebih. Dan Pemkot Malang upayakan menutup kekurangan itu, melalui anggaran hasil efisiensi.
“Pemangkasan dilakukan pada perjalanan dinas termasuk paket meeting, hingga 50 persen.”
“Termasuk juga pembelanjaan ATK, souvenir, sewa kendaraan, pengadaan pakaian dinas yang tidak sesuai perundang-undangan, sampai tidak adanya kontrak TPOK dan non ASN. Kecuali sekarang dalam proses seleksi PPPK,” jelasnya.
Dwi menambahkan, pihaknya mengupayakan perekonomian masyarakat tidak sampai berpengaruh soal kebijakan baru ini. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)
