IMR – Kasus stunting masih jadi pekerjaan rumah besar di Kota Batu. Tapi DPRD tak tinggal diam. Lewat Komisi B, mereka terus mengawal langkah-langkah Pemkot Batu dalam menangani masalah gizi buruk yang menyerang masa depan anak-anak.
Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Asmadi menegaskan, bahwa penanganan stunting adalah isu serius dan masuk kategori prioritas daerah. Saat rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu, ia mendorong agar intervensi gizi dan layanan kesehatan benar-benar menjangkau masyarakat bawah tanpa ribet, tanpa telat.
“Pemerataan layanan kesehatan itu penting. Biar masyarakat bisa akses layanan dengan nyaman dan cepat,” kata politisi PDIP itu, Selasa (24/6/2025).
Sebagai mitra kerja eksekutif, Komisi B tidak hanya memberi dukungan, tapi juga mengawasi. Salah satunya, menyoroti pelaksanaan program intervensi gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak.
Tak kalah penting, Asmadi juga menggarisbawahi soal obat-obatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak bisa jalan mulus kalau ketersediaan obat terganggu. Itu sebabnya, Komisi B ikut mencermati laporan penggunaan obat tahun 2024 yang disampaikan oleh Dinkes.
“Kita evaluasi bersama. Kita cek distribusi dan pemanfaatan obat selama ini sejauh mana efektifnya,” tegasnya.
Masuk ke 2025, isu ketersediaan obat jadi perhatian utama. Komisi B ingin pastikan bahwa stok obat di puskesmas dan fasilitas kesehatan tidak seret, apalagi kosong. Harus sesuai kebutuhan riil di lapangan, bukan asal beli.
INTERVENSI: perlu kolaborasi lintas sektoral untuk bersama-sama melakukan intervensi stunting di Kota Batu. (Foto: Ananto Wibowo/IMR)
Tak hanya mengandalkan anggaran dari APBD, Asmadi juga mendorong agar dana desa (DD) bisa lebih dimanfaatkan untuk menekan angka stunting.
“Pengadaan harus tepat waktu dan tepat sasaran. Ini demi keberlangsungan layanan kesehatan di Kota Batu,” tuturnya.
Berdasarkan survei status gizi (SSGI) oleh Kemenkes RI, angka stunting di Kota Batu pada Tahun 2022 tercatat sebesar 25,2 persen, kemudian menurun di Tahun 2023 menjadi 14 persen dan berhasil terus ditekan menjadi 12,44 persen. Pada Tahun 2024, angka stunting kembali ditekan menjadi 10,13 persen.
Wali Kota Batu, Nurochman menambahkan, komitmennya dalam mempercepat penanganan stunting di wilayahnya. Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat dalam menurunkan prevalensi stunting.
Menurutnya, penanganan stunting tak bisa hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tapi juga memerlukan kolaborasi semua pihak.
“Stunting ini bukan hanya soal tinggi badan, tapi menyangkut kualitas generasi masa depan. Karena itu, kita tidak bisa bekerja setengah-setengah,” ujarnya.
Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Pemkot antara lain pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil berisiko tinggi, edukasi gizi, serta peningkatan layanan kesehatan di tingkat puskesmas dan posyandu.
“Kita sudah mulai deteksi sejak dini. Pendataan by name by address kita perkuat. Semua bayi yang berisiko harus dipantau dan diberi intervensi yang sesuai,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
