InfoMalangRaya.com—Pemerintah baru Suriah yang dipimpin oleh Presiden sementara Ahmed al-Sharaa telah mencapai kesepakatan dengan cabang PKK di Suriah, Satuan Pertahanan Rakyat (YPG), Pasukan Demokratik Suriah (SDF), mencakup gencatan senjata dan penggabungan pasukan dengan tentara Suriah.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Presiden sementara al-Sharaa dan Ferhat Abdi Şahin dengan nama samaran “Mazloum Kobani,” pemimpin SDF paling dicari, demikian diumumkan oleh kepresidenan Suriah pada hari Senin (10/3/2025).
Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, Mazlum Abdi ile Suriye topraklarının birliğini garanti altına alan ve bölünme projelerinin önüne geçen anlaşmaya imzaladığı an. pic.twitter.com/hDrjLIIL7C
— Ferhat Açıkgöz (@Ferhat10630) March 10, 2025
Perjanjian tersebut menekankan persatuan Suriah, dan menetapkan bahwa “semua lembaga sipil dan militer di Suriah timur laut” akan digabungkan “ke dalam administrasi negara Suriah, termasuk penyeberangan perbatasan, bandara, dan ladang minyak dan gas”.
SDF, sayap bersenjata YPG yang didukung AS, saat ini menguasai sepertiga wilayah Suriah, termasuk sebagian besar ladang minyak dan gas negara tersebut. YPG menggunakan nama SDF untuk memberi kesan legitimasi pada dirinya sendiri.
Kelompok tersebut, yang merupakan sempalan kelompok Partai Buruh Kurdistan (PKK) telah menolak untuk bergabung dengan Kementerian Pertahanan Suriah yang baru setelah jatuhnya rezim Assad di Suriah.
PKK yang berideologi Marxisme-Leninisme, dinyatakan kelompok teroris oleh Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah melakukan pemberontakan terhadap negara Turki sejak 1984.
Kesepakatan yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini akan membawa semua penyeberangan perbatasan dengan Irak dan Turki di timur laut, bandara, dan ladang minyak di bawah kendali pemerintah pusat.
Dengan kesepakatan ini, Kurdi Suriah akan mendapatkan hak-hak mereka, termasuk mengajar dan menggunakan bahasa mereka, yang sebelumnya dilarang selama beberapa dekade di bawah Assad.
Kesepakatan tersebut membayangkan integrasi lembaga-lembaga Republik Arab Suriah dan menegaskan kesatuan teritorial sambil menolak segala bentuk pemisahan, kata presiden di akun X.
Kesepakatan tersebut menyoroti bahwa “partisipasi dan representasi warga Suriah dalam proses politik dan lembaga negara berdasarkan prestasi, terlepas dari latar belakang agama dan etnis mereka, dijamin.”
Kesepakatan tersebut juga menggarisbawahi bahwa “komunitas Kurdi merupakan komponen integral dari negara Suriah, dan negara Suriah akan menjamin hak kewarganegaraan dan semua hak konstitusional.”
Hak-Hak Kurdi
Poin-poin penting lainnya dalam teks kesepakatan tersebut meliputi:
Memastikan gencatan senjata di seluruh wilayah Suriah,
Integrasi semua lembaga sipil dan militer di Suriah timur laut, termasuk perlintasan perbatasan, bandara, dan ladang minyak dan gas, ke dalam pemerintahan negara Suriah,
Dukungan untuk perjuangan negara Suriah melawan sisa-sisa rezim Bashar al Assad dan semua elemen yang mengancam keamanan dan persatuan negara,
Menolak terhadap seruan untuk memecah belah, ujaran kebencian, dan upaya untuk menimbulkan perselisihan di antara semua komponen masyarakat Suriah,
Pembentukan komite eksekutif untuk memastikan perjanjian tersebut dilaksanakan pada akhir tahun ini.”
Dikutip Al Jazeera, bahwa kesepakatan tersebut merupakan salah satu perkembangan paling penting sejak jatuhnya Presiden Bashar al-Assad yang telah lama berkuasa di tangan pasukan oposisi Suriah yang dipimpin oleh al-Sharaa pada bulan Desember.
Diketahui, sejak 2015, PKK/YPG telah menduduki beberapa provinsi Suriah, termasuk Deir el-Zour yang mayoritas penduduknya Arab, wilayah kaya sumber daya yang berbatasan dengan Irak, dibelah oleh Sungai Efrat dan merupakan rumah bagi puluhan komunitas suku.
Kelompok tersebut telah memaksa banyak penduduk setempat untuk bermigrasi, mendatangkan anggotanya untuk mengubah struktur demografi regional, melakukan penangkapan sewenang-wenang, menculik anak-anak suku setempat untuk perekrutan paksa, dan membunuh para pemimpin suku untuk menindas kelompok-kelompok lokal.
Kelompok itu juga telah menyita sumur minyak di wilayah tersebut – yang terbesar di Suriah – dan menyelundupkan minyak ke rezim Suriah, meskipun ada sanksi AS, untuk menghasilkan pendapatan bagi kegiatannya.
Pasukan AS di Suriah telah melatih ribuan milisi YPG/PKK di pangkalan militer mereka di wilayah tersebut dengan dalih memerangi terorisme.
AS juga telah menyediakan sejumlah besar senjata dan peralatan tempur bagi YPG/PKK.
Türkiye, yang memiliki pasukan di dalam wilayah Suriah, dan kelompok oposisi yang didukung Turki di wilayah barat laut Suriah secara rutin bentrok dengan PKK/YPG, yang berupaya membangun koridor perlawanan di sepanjang perbatasan negara tersebut.
Sebelumnya, pada tanggal 27 Februari pemimpin PKK yang dipenjara, Abdullah Ocalan, sercara resmi telah mengumumkan gencatan senjata dengan Turki menyerukan kelompoknya meletakkan senjata dan membubarkan diri, dan mengakhiri perjuangan bersenjata selama lebih dari empat dekade, telah menambah tekanan tersendiri bagi pasukan SDF.*
