Polemik di Balik Permintaan Evaluasi Total terhadap Tiga Menteri
Cak Imin, yang merupakan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia, mengeluarkan pernyataan yang memicu kontroversi setelah menuntut tiga menteri untuk melakukan evaluasi total dan taubatan nasuha terkait bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Dalam pernyataannya, ia menilai bahwa bencana tersebut adalah akibat dari kelalaian manusia, terutama dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.
Permintaan Cak Imin tersebut turut mendapat respons keras dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak tepat dan justru terkesan saling menyalahkan antar-kementerian di tengah situasi bencana. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya fokus pada penanganan dan pencegahan bencana, bukan melempar tanggung jawab kepada satu sama lain.
Daftar 3 Menteri yang Diminta Cak Imin Taubatan Nasuha
Dalam suratnya, Cak Imin mengirimkan permintaan kepada tiga menteri untuk melakukan evaluasi besar-besaran dan taubatan nasuha. Berikut daftar menteri-menteri tersebut:
-
Menteri Kehutanan – Raja Juli Antoni
Cak Imin menuntut Menteri Kehutanan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan hutan, khususnya terkait deforestasi yang disebut menjadi salah satu faktor penyebab bencana banjir dan longsor di berbagai daerah. -
Menteri ESDM – Bahlil Lahadalia
Ia menilai perlunya pertobatan kebijakan di sektor energi dan mineral yang diduga berhubungan dengan kerusakan lingkungan. Contohnya adalah persoalan tata kelola sumber daya alam yang dinilai tidak optimal. -
Menteri Lingkungan Hidup
Cak Imin juga mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi seluruh kebijakan dan langkah mitigasi bencana. Ketiganya diminta berkomitmen melakukan “evaluasi total” sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menghadapi bencana yang terus berulang.
Ajakan Cak Imin Dikritik DPR: Tidak Perlu Saling Menyalahkan
Panggah Susanto menilai bahwa pernyataan Cak Imin terlalu tendensius dan tidak memberikan solusi komprehensif. Ia menegaskan bahwa prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana, apalagi jika keluar dari seorang tokoh yang juga berada di pemerintahan.
Menurutnya, akar masalah banjir dan longsor tidak hanya soal kebijakan satu kementerian, tetapi akumulasi persoalan panjang seperti penggundulan hutan, curah hujan ekstrem, hingga lemahnya pengawasan tata ruang.
Bencana sebagai Momentum Evaluasi Total
Panggah berharap bencana justru menjadi momentum introspeksi kebijakan lingkungan dan kehutanan di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa hutan di Jawa, misalnya, dari 2,4 juta hektare, separuhnya kini menjadi lahan terbuka. Ini merupakan akumulasi masalah masa lalu yang belum diselesaikan secara menyeluruh.
Ia mendesak pemerintah merumuskan langkah strategis yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Evaluasi kebijakan lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh agar bencana serupa tidak terus terulang.
Pernyataan Cak Imin: Kiamat Sudah Terjadi Akibat Kelalaian
Sebelumnya, saat menghadiri acara Workshop Kepala Sekolah SMK di Bandung, Senin (1/12/2025), Cak Imin menyebut bencana ini sebagai tanda peringatan besar. “Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak, termasuk para menteri terkait, melakukan evaluasi mendalam agar bencana serupa tak terus terulang. Meski demikian, pernyataan tersebut masih menuai pro dan kontra, terutama dari kalangan politik dan pemerintah.
