InfoMalangRaya.com– Lebih dari 7.000 rumah, sebagian besar milik komunitas Muslim, dihancurkan dalam operasi besar-besaran yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Ahmedabad (AMC) di wilayah Chandola Talab, Gujarat. Tindakan ini menyebabkan ribuan keluarga kehilangan rumah mereka.
Pihak berwenang mengklaim operasi itu dilakukan atas dasar keamanan nasional menyusul serangan di Pahalgam pada tanggal 26 April.
Mereka mengklaim wilayah itu diduduki oleh imigran ilegal dari Bangladesh. Sejak serangan itu, lebih dari 6.500 orang, yang sebagian besar adalah Muslim, telah ditahan untuk pemeriksaan kewarganegaraan.
Pembongkaran berlanjut setelah Pengadilan Tinggi Gujarat mengizinkan operasi serupa pada tanggal 28 April, dengan alasan bahwa wilayah danau Chandola adalah tanah pemerintah dan pembangunan di atasnya adalah ilegal.
Sebanyak 4.000 gubuk di wilayah Siyasatnagar dan Bengali Vaas dihancurkan pada saat itu.
Banyak penduduk yang terkena dampak adalah pekerja harian, pemulung, dan pendatang dari negara bagian lain seperti Rajasthan, Madhya Pradesh, dan Bengal.
Kebanyakan dari mereka telah tinggal di daerah tersebut selama lebih dari 40 tahun dan memiliki dokumen resmi seperti kartu pemilih dan kartu Aadhaar.
Aktivis masyarakat dan lembaga Islam negara mengutuk tindakan pemerintah sebagai tidak manusiawi.
Mujahid Nafees dari Komite Koordinasi Minoritas Gujarat menggambarkan tindakan ini sebagai upaya sistematis untuk menindas komunitas Muslim tanpa menyediakan akomodasi alternatif apa pun.
Ia juga mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 penduduk ditahan atas tuduhan sebagai warga negara Bangladesh, tetapi 850 dari mereka kemudian dibebaskan setelah dikonfirmasi sebagai warga negara India.
“Ini adalah upaya untuk menutupi kegagalan administratif dengan menghukum masyarakat secara kolektif,” katanya.
Wasif Hussain dari Jamaat-e-Islami Hind Gujarat juga menyatakan keprihatinannya atas tindakan penghancuran tersebut, yang dianggap berlebihan.
Ia mengatakan banyak penduduk dipaksa keluar terburu-buru tanpa persiapan apa pun, meskipun mereka memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah.
Para aktivis menuntut agar pemerintah segera menyediakan perumahan alternatif bagi semua warga yang terkena dampak. Mereka juga menuntut agar operasi pembongkaran dihentikan dan agar pendekatan yang lebih manusiawi diterapkan oleh pihak berwenang. *
