InfoMalangRaya – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin menegaskan, program Universal Health Coverage (UHC) yang dijalankan Pemkab Malang akurat dan tepat sasaran.
“Dari 95 persen penduduk Kabupaten Malang yang ter-cover program UHC, maka harus dilakukan update datanya. Siapa yang belum masuk, siapa yang sudah meninggal, namun masih aktif, maka harus divalidasi. Karena nanti akan berdampak pada proses penganggaran,” tandas Sodikul Amin, dikonfirmasi, Minggu (11/6/2023).
Update data ini menurutnya sangat penting, karena pembiayaan jaminan kesehatan, terutama melalui PBID (Program Bantuan Iuran Daerah), dibebankan pada APBD Kabupaten Malang. Terlebih lagi, program UHC ini dimungkinkan berkelanjutan hingga tahun-tahun mendatang.
Hal yang harus menjadi atensi Pemkab Malang, kata Amin, adalah mensinergikan jajaran OPD yang bersinggungan langsung dengan pelayanan UHC. Seperti halnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, termasuk kesiapan jajaran Dinas Kesehatan.
“Dalam catatan kami, mohon maaf data populasi warga Kabupaten Malang masih amburadul, dan harus dibenahi. Kalau datanya akurat, maka penganggaran juga akan tepat,” ketusnya.
More Read
Kepastian kesiapan yang dimaksudkannya, juga pada pelayanan faskes pada pasien UHC, untuk memberikan kepastian pemenuhan layanan kesehatan masyarakat. Termasuk pengobatan dan penanganan penyakit apa saja yang bisa dicover.
Sebagai anggota dewan yang punya fungsi pengawasan, Amin cukup prihatin didapatinya data sejumlah ribuan warga meninggal, namun masih berstatus aktif kepesertaannya di BPJS. Diperkirakan, jumlahnya ada 1.300-an orang.
“Catatan kemarin, juga masih ada sekitar 600 ribu warga yang belum ter-cover jaminan kesehatannya, baik di PBI, PBID maupun kepesertaan mandiri,” imbuhnya.
Ia mengaku belum mendapatkan jumlah terbaru pastinya. Akan tetapi, untuk penganggaran 2024 mendatang, harus dipastikan berapa yang meninggal dan harus dinonaktifkan.
“Kalau yang sudah meninggal, jangan (masuk) didaftarkan lagi. Agar nanti tidak sia-sia kita dalam menganggarkan. Nanti, DPRD meminta data jumlah yang mendekati kebenaran untuk penganggaran 2024, jadi harus fixed tahun ini,” tegas anggota Fraksi NasDem ini.
Informasinya, anggaran yang harus dikeluarkan dari APBD untuk jaminan kesehatan pada program UHC ini, diperkirakan mencapai hingga Rp 97 miliar. (Choirul Amin)
The post Agar Kemanfaatan UHC Tepat Sasaran, Dewan Minta Pendataan Penduduk Akurat appeared first on infomalangraya.com.