Hudayatullah.com–Musyawarah Pekerja Kampus Aceh (MPKA) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap transparan secara penuh dalam proses pemilihan umum yang akan berlangsung 14 Februari 2024.
Mendesak setiap orang yang bekerja sebagai panitia penyelenggara untuk menerapkan mekanisme akuntabilitas yang kuat, agar setiap tindakan yang merugikan demokrasi dapat diidentifikasi dan diatasi dengan segera.
Narahubung MPKA Saiful Mahdi menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan tertulis kepada media di Banda Aceh, Selasa, (6/2/2024). Pada bagian lain, MPKA menuntut Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Apabila Presiden Joko Widodo ingin menggunakan hak untuk memperlihatkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon, maka Presiden Joko Widodo dapat menempuh cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Presiden harus menjadi negarawan yang adil di atas semua peserta Pemilu dan kelompok kepentingan,” ungkap dosen USK ini.
Selain itu, tambah Saiful Mahdi, MPKA mendesak menteri yang terlibat dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden, mundur dari jabatannya saat ini untuk menjaga netralitas, tidak menggunakan fasilitas negara, dan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau partai politik tertentu.
Kemudian, menuntut aparat TNI, Polri, dan ASN tetap netral dan menyahuti kehendak Rakyat Indonesia sebagai pemegang mandat tertinggi NKRI untuk sebuah pemilu yang berintegritas, transparan, jujur, dan adil.
Mendesak semua orang yang terlibat dalam pemilihan umum tahun 2024 mengutamakan pendekatan etis dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika bernegara, mematuhi segara peraturan, hukum, dan perundang-undangan demi menjaga kehormatan dan martabat demokrasi Indonesia.
Saiful Mahdi menjelaskan, para akademisi yang bernaung dalam MPKA menyampaikan petisi #JagaDemokrasiJagaDamai ini sebagai bentuk keprihatinan atas perilaku politik sejumlah elit di Jakarta dan sejumlah wilayah yang semakin mengancam demokrasi Indonesia.
“Menjelang Hari Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024, seharusnya pejabat tinggi negara dapat menunjukkan sikap politik yang menjunjung tinggi moralitas politik dan etika bernegara, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat,” tegasnya.
Namun menurut MPKA, kutip Saiful Mahdi, sangat disayangkan beberapa menteri, bahkan Presiden RI sendiri yang terlibat dalam kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pejabat tinggi negara yang saat ini berkuasa telah menunjukkan perilaku yang mengancam moralitas politik dan etika bernegara.
MPKA menyadari arti penting netralitas dan integritas aparatur negara, termasuk aparatur TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pilar utama yang ikut menopang keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil.
“Kami melihat tindakan-tindakan rendah-moral dan nir-etika yang terjadi sampai saat ini, yang itu dapat dilihat dari penggerakan aparatur negara, serta pemanfaatan fasilitas negara untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagai upaya membajak demokrasi dari tangan rakyat,” ungkapnya.
Baca juga: Resah Melihat Ketimpangan di Indonesia, Akademisi Unair Keluarkan Petisi
Petisi MPKA yang ditandatangani 21 perwakilan perguruan tinggi di Aceh itu menegaskan, apabila Presiden Joko Widodo dan para pejabat tinggi negara lain terus membiarkan kondisi yang saat ini terjadi, maka bukan hanya menimbulkan ketidapercayaan terhadap integritas pemilihan umum, tetapi juga mengancam masa depan demokrasi bangsa Indonesia dan perdamaian di Aceh.
“Untuk itu, MPKA menuntut presiden dan wakil presiden dan seluruh pejabat tinggi negara, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetap bersikap netral dan menjaga integritas dalam proses pemilihan umum yang saat ini sedang berlangsung,” pungkas Saiful Mahdi.
Dakwah Media BCA – Green
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal InfoMalangRaya (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Berikut perwakilan MPKA:
Saiful Mahdi (Universitas Syiah Kuala)
Yogi Febriandi (IAIN Langsa)
Muhammad Mirza Ardi (UIN Ar-Raniry)
Asrul Sidiq (Universitas Syiah Kuala)
Sylvia Agustina (Universitas Syiah Kuala)
Harri Santoso (UIN Ar-Raniry)
Reza Idria (UIN Ar-Raniry)
Rizkika Lhena Darwin (UIN Ar-Raniry)
Melly Masni (UIN Ar Raniry)
Zikrayanti (UIN Ar- Raniry)
Putra InfoMalangRaya (UIN Ar-Raniry)
Cut Asmaul Husna (UTU)
Sulaiman Tripa (Universitas Syiah Kuala)
Rizanna Rosemary (Universitas Syiah Kuala)
Fahmi Yunus (UIN Ar-Raniry)
Saleh Sjafei (Universitas Syiah Kuala)
M. Yamin (Universitas Muhammadiyah Aceh)
Khairul Hasni (Universitas Al Muslim)
Teuku Kemal Fasya (Universitas Malikussaleh)
Bakti Siahaan (Universitas Syiah Kuala)
Teuku Cut Mahmud Aziz, (Universitas Almuslim)
Cut Zamharira (UIN Ar-Raniry)
Yuhdi Fahrimal (UTU)
Arfriani Maifizar, UTU. (Sayed M. Husen)