Kota Malang- Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang untuk membuat program padat karya.
Hal itu dilakukan sebagai imbas ditundanya renovasi pedestrian Alun-alun Tugu Kota Malang yang menelan anggaran Rp 2 miliar.
“Jadi nanti memang ada anggaran Rp 2 miliar itu akan diperuntukkan untuk pengendalian inflasi melalui operasi pasar dan Belanja Tidak Terduga (BTT) dampak kenaikan dari BBM,” ungkap Made, Rabu (21/9/2022).
Untuk pengendalian tersebut, nantinya juga akan disebar di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), dan Dinas Sosial (Dinsos) P3AP2KB Kota Malang.
“Jadi kita nanti menyiapkan bibit tanaman, bibit sayuran yang banyak untuk ketahanan tangan. Kemudian nanti kita bantu UMKM yang banyak. Selain itu, BTT juga kita cadangkan untuk bantuan sosial,” tutur Made.
Sementara itu, terkait dengan pembangunan Alun-Alun Tugu yang ditunda, pihaknya meminta agar dalam pembangunan nanti (2023) bisa terselesaikan dalam sekali waktu. Dan dimasukkan ke dalam APBD murni tahun 2023.
“Kalau anggarannya memang lebih besar tidak masalah yang penting bagus dan langsung bisa dinikmati hasilnya. Tidak ada tahap satu tahap dua,” tandasnya.
Penulis: Akbar
