InfoMalangRaya.com– Pihak kejaksaan Bangladesh secara resmi menjerat bekas perdana menteri Sheikh Hasina dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan atas dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan massal selama berlangsungnya unjuk rasa anti-pemerintah yang dilakukan rakyat.
Hasina bersama adik perempuannya melarikan diri dengan helikopter ke India, setelah aksi protes yang dimotori mahasiswa berubah menjadi aksi perlawanan terhadap 15 tahun pemerintahannya yang dianggap banyak kalangan otoriter.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan sampai 1.400 orang terbunuh antara bulan Juli dan Agustus 2024 ketika gelombang demonstrasi rakyat marak di Dhaka menentang tindakan represif aparat pemerintahan Liga Awami pimpinan Hasina.
International Crimes Tribunal (ICT) menyatakan Hasina “secara langsung” memerintahkan aparat keamanan, partainya beserta kelompok-kelompok afiliasinya untuk melakukan operasi yang berujung pada kematian massal warga Bangladesh.
“Setelah menelaah bukti-bukti, kami sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah serangan yang terkoordinasi, meluas, dan sistematis,” kata Mohammad Tajul Islam, kepala jaksa ICT, kepada pengadilan.
“Terdakwa mengerahkan seluruh aparat penegak hukum dan anggota partainya yang bersenjata untuk menumpas pemberontakan,” imbuhnya, seperti dilansir Independent Ahad (1/6/2025).ICT mengajukan gugatan terhadap Hasina dan dua pejabat lainnya, yang juga secara resmi didakwa pada hari Ahad, dengan tuduhan “hasutan, keterlibatan, fasilitasi, konspirasi, dan kegagalan untuk mencegah terjadinya pembunuhan massal” selama unjuk rasa rakyat Juli 2024.
Pihak jaksa ICT berargumen bahwa Hasina, sebagai kepala pemerintahan saat itu, bertanggung jawab atas operasi-operasi yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Pada Oktober 2024, ICT juga mengeluarkan surat perintah penangkapan bekas perdana menteri Bangladesh itu, berikut 45 bekas menteri kabinet, penasihat, pejabat militer dan sipil Bangladesh semasa Hasina berkuasa.
Hasina bersama adik perempuannya saat ini masih tinggal di New Delhi, berada di sekitar koridor kekuasaan India, yang saat ini masih dipimpin PM Narendra Modi, politisi Hindu nasionalis yang merupakan sahabatnya.
Komisi Pemilihan Umum Bangladesh bulan Mei membatalkan pendaftaran Liga Awami dari keikutsertaannya di dalam pemilu nasional yang akan datang, yang dijadwalkan akan digelar pada Juni 2026.
Pemerintah sementara Bangladesh saat ini yang dipimpin pakar ekonomi kerakyatan Muhammad Yunus mengatakan pihaknya menyatakan semua aktivitas Liga Awami ilegal sampai proses hukum para pemimpin, anggota dan aktivisnya di pengadilan rampung.*
