Realisasi Belanja Daerah DKI Jakarta Masih Rendah
Realisasi belanja daerah Provinsi DKI Jakarta hingga Juli 2025 masih tergolong rendah, hanya mencapai 37 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam konferensi pers APBD DKI di Balai Kota pada Rabu (27/8). Ia menjelaskan bahwa hingga tanggal 31 Juli 2025, pendapatan daerah mencapai Rp45,63 triliun atau sekitar 56 persen dari target total sebesar Rp81,73 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebesar Rp31,52 triliun.
Meskipun pendapatan daerah telah mencapai angka yang cukup tinggi, realisasi belanja daerah masih jauh dari target. Hingga saat ini, belanja daerah hanya mencapai Rp30,95 triliun, atau sekitar 37 persen dari target. Kondisi ini membuat Jakarta memiliki surplus anggaran sebesar Rp14,67 triliun serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp18,56 triliun.
Pramono menegaskan bahwa kondisi seperti ini sering terjadi di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, penyelesaian anggaran biasanya dilakukan di akhir tahun, terutama pada bulan November dan Desember. Pengalaman selama 10 tahun di pemerintahan pusat menunjukkan bahwa hal ini menjadi masalah yang sering muncul.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Pramono berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Namun, ia tidak merinci langkah-langkah spesifik yang akan diambil. Ia mengatakan bahwa perilaku belanja pemerintah serupa dengan pemerintahan pusat, termasuk dalam hal tender dan pengadaan barang.
Ekonomi Jakarta Tetap Stabil
Meski realisasi belanja daerah masih rendah, ekonomi Jakarta tetap tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,18 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 5,12 persen. Inflasi juga terkendali di kisaran 2,25 persen, sementara tingkat pengangguran turun sedikit menjadi 6,18 persen.
Selain itu, pertumbuhan aktivitas ekonomi di Jakarta tercatat solid. Ekspor meningkat sebesar 17,26 persen, konsumsi rumah tangga naik 5,13 persen, dan konsumsi pemerintah tumbuh 5,16 persen. Investasi di semester pertama 2025 mencapai Rp140,8 triliun, menjadikan Jakarta sebagai tujuan investasi terbesar kedua di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,9 persen.
Tantangan Sosial dan Ketenagakerjaan
Meskipun pertumbuhan ekonomi positif, kesenjangan sosial tetap menjadi tantangan besar. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov DKI meluncurkan berbagai program perlindungan sosial, seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, KJP Plus, KJMU, dan pangan bersubsidi.
Program-program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil agar tetap kuat menghadapi dinamika ekonomi. Selain itu, DKI juga sedang mengkaji perluasan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, yang tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa S1, tetapi juga S2 dan S3.
Di sisi lain, DKI menargetkan 21 job fair sepanjang tahun 2025. Program pelatihan vokasi dan Mobile Training Unit (MTU) juga akan fokus pada peningkatan kemampuan bahasa asing. Pramono menekankan bahwa kesempatan kerja di luar negeri sering kali terkendala oleh keterbatasan kemampuan bahasa. Oleh karena itu, Jakarta perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing, baik secara nasional maupun global.
APBD yang Transparan untuk Warga
Pramono menekankan bahwa stabilitas ekonomi Jakarta hanya bisa tercapai melalui kerja sama semua pihak, termasuk DPRD, pemerintah pusat, BUMD, pelaku usaha, dan masyarakat. Jakarta menyumbang 16,61 persen terhadap perekonomian nasional, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD menjadi kunci utama.
Tujuan dari APBD yang transparan adalah agar warga Jakarta dapat langsung merasakan manfaat pembangunan, baik berupa lapangan kerja, layanan publik, maupun infrastruktur yang lebih baik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat.
