Madiun (IMR) – Warga Kabupaten Madiun sempat dibuat heran dengan tampilan tidak biasa pada situs resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, madiunkab.go.id, yang mendadak berubah sejak akhir pekan lalu. Dugaan peretasan pun sempat mencuat di media sosial.
Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Madiun memastikan perubahan tampilan itu bukan akibat serangan hacker, melainkan bagian dari proses migrasi sistem ke arsitektur baru.
Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kabupaten Madiun, Hendah Dwi Wijayani, menjelaskan bahwa tim teknis sedang melakukan peralihan dari versi lama ke sistem yang lebih modern dan aman.
“Itu bukan karena diretas, tapi karena kami sedang melakukan migrasi sistem ke arsitektur baru. Prosesnya memang masih berjalan dan sedang diperbaiki,” kata Hendah saat dikonfirmasi, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, domain resmi Pemkab Madiun tetap menggunakan alamat madiunkab.go.id, dan proses migrasi diperkirakan memakan waktu tiga hingga empat hari kerja, bergantung pada kesiapan teknis dan sumber daya.
“Tim yang menangani juga terbatas, hanya satu ahli siber dan dua software engineer, jadi prosesnya tidak bisa cepat,” tambahnya.
Meski perubahan tersebut bukan disebabkan serangan siber, Diskominfo tetap mewaspadai potensi ancaman digital yang semakin kompleks, terutama serangan berbasis kecerdasan buatan (AI-based attacks).
“Sekarang banyak serangan yang berbasis AI. Semua sistem bisa jadi target, sehingga kami perlu terus memperbarui keamanan,” jelas Hendah.
Sebagai langkah pencegahan, Diskominfo rutin memperbarui sistem keamanan dengan mengacu pada daftar Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) — basis data resmi yang memuat kerentanan keamanan siber yang diakui secara internasional.
“Kami melakukan update terhadap rule dan CVE setiap bulan, bahkan bisa setiap hari sesuai kemampuan infrastruktur kami,” ujarnya.
Ke depan, Pemkab Madiun menargetkan untuk mengembangkan sistem keamanan berbasis AI yang mampu mendeteksi anomali secara real-time, serta menerapkan Endpoint Detection and Response (EDR) guna memperkuat pertahanan digital.
“Idealnya begitu, tapi saat ini kami masih terbatas pada sumber daya manusia dan anggaran. Meski begitu, kami terus berupaya memperkuat keamanan sistem dengan kemampuan yang ada,” pungkas Hendah. [rbr/beq]
