Pemekaran Wilayah di Dairi: Harapan dan Tantangan
Pemekaran wilayah kembali menjadi topik yang menarik perhatian di Sumatera Utara. Kabupaten Dairi baru saja melepaskan tiga kecamatan untuk mendukung pembentukan daerah otonom baru (DOB). Tujuan utamanya adalah mempercepat proses pembangunan, memperdekat pelayanan publik, serta memberikan kesempatan lebih merata bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
Namun, di balik harapan tersebut, terdapat fakta yang mengejutkan. UMK Dairi 2025 tercatat sebagai yang terendah di seluruh provinsi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin pemekaran, yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan, justru diikuti oleh upah yang rendah?
Tiga kecamatan yang dilepas memiliki luas wilayah yang cukup besar, jumlah penduduk yang signifikan, serta potensi ekonomi yang menjanjikan seperti pertanian, perkebunan, hingga pariwisata. Mereka berharap kabupaten baru ini bisa lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ironisnya, setelah pemekaran, UMK Dairi justru berada di bawah rata-rata provinsi. Bahkan, tingkat upah ini lebih rendah dibandingkan kabupaten lain yang juga berbasis sektor pertanian. Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini antara lain:
- Ekonomi lokal masih didominasi pertanian tradisional, sehingga nilai tambah dan daya saing upah tetap rendah.
- Produktivitas pekerja relatif rendah dibanding daerah yang lebih maju seperti Medan atau Deli Serdang.
- Basis fiskal daerah melemah pasca pemekaran, karena berkurangnya kontribusi dari tiga kecamatan yang dilepas.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pekerja. Dengan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, upah yang rendah membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit.
Di sisi lain, pengusaha melihat UMK yang rendah sebagai peluang investasi. Biaya tenaga kerja yang murah bisa menarik perusahaan baru, menjadikan Dairi sebagai alternatif menarik untuk pengembangan bisnis di luar kota besar.
Bagi pemerintah, tantangannya lebih kompleks. Mereka harus menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses pendidikan dan keterampilan. Meski pemekaran wilayah membuka peluang, kesejahteraan masyarakat tetap menjadi isu utama yang harus segera diatasi.
Dairi kini berada di persimpangan antara optimisme pembangunan dan realitas ekonomi yang menantang. Apakah pemekaran ini akan benar-benar menguntungkan masyarakat, atau justru menambah beban? Waktu akan menjadi penentu jawaban.
