InfoMalangRaya.com– Irlandia menjadi negara Uni Eropa pertama yang memberlakukan larangan impor produk dari wilayah Palestina yang diduduki Zionis Israel, sementara universitas ternama Trinity College sudah memutuskan semua hubungannya dengan Israel.
Trinity College Dublin, pada Rabu 4 Juni, mengatakan bahwa pihaknya akan memutuskan semua hubungan dengan Israel sebagai bentuk protes atas pelanggaran hukum internasional dan kemanusiaan yang terus dilakukan oleh Israel atas rakyat Palestina. Tindakan seperti itu merupakan yang pertama kali ini diambil oleh sebuah universitas di negeri Barat.
Dewan pengurus universitas memberitahukan kebijakan tersebut kepada mahasiswanya lewat surel, yang menyebutkan bahwa pohak universitas menerima rekomendasi dari satuan tugas untuk memutuskan hubungan dengan institusi yang berkaitan dengan negara Israel, universitas Israel, serta perusahaan yang berbasis di Israel.
Rekomendasi itu akan ditegakkan selama pelanggaran terhadap hukum internasional dan kemanusiaan masih terus dilakukan oleh Israel, bunyi surel yang dikirimkan oleh pimpinan pengurus Trinity College Paul Farrell dan dilihat oleh AFP.
Satgas tersebut dibentuk sebagian kampus universitas yang terletak di bagian tengah Dublin tahun lalu diblokir oleh para mahasiswa selama lima hari sebagai bentuk protes atas kekejaman Zionis Israel di Gaza.
Jenny Maguire, presiden himpunan mahasiswa Trinity, mengatakan kepada koresponden RFI di Dublin Clémence Pénard, “Tahun lalu, universitas mengancam akan mendenda himpunan sebesar €250.000 atas aksi protes yang kami lakukan. Namun hari ini, kami berkumpul di sini, dalam Trinity yang lebih baik, Trinity yang bebas dari apartheid.”
Di antara rekomendasi satgas yang disetujui pihak manajemen universitas adalah untuk tidak berinvestasi di semua perusahaan yang berbasis di Israel, tidak lagi membuat kontrak pengadaan dengan perusahaan Israel dan tidak lagi ada hubungan bisnis (komersial) dengan semua entitas Israel.
Pihak universitas juga tidak lagi membuat kesepakatan mobilitas dengan perguruan-perguruan tinggi Israel.
Trinity saat ini memiliki kesepakatan program pertukaran Erasmus+ dengan dua perguruan tinggi Israel. Kesepakatan dengan Bar Ilan University akan berakhir pada Juli 2026, dan kesepakatan dengan Hebrew University of Jerusalem akan berakhir pada Juli 2025, kata Trinity kepada AFP seperti dilansir RFI Sabtu (14/6/2025).
Pada 27 Mei, pemerintah Irlandia memberlakukan larangan impor barang yang diproduksi di pemukiman Yahudi yang berada di wilayah Palestina yang diduduki Zionis Israel. Tindakan seperti ini belum pernah dilakukan oleh negara anggota Uni Eropa.
Namun demikian, larangan tersebut bisa dibilang sekedar kebijakan simbolis, karena hanya berkenaan dengan segelintir produk, seperti jeruk, kurma dan zaitun.
Menteri Luar Negeri Simon Harris mengatakan kepada awak media bahwa dia berharap negara-negara Uni Eropa lainnya akan mengikuti jejak Irlandia.
Sejak tahun 1980, Irlandia menegaskan dukungannya terhadap prinsip Negara Palestina dan pada bulan Mei 2024, bersama Spanyol dan Norwegia, secara resmi mengakui Negara Palestina.
Bagi banyak pihak, pengakuan formal itu merupakan langkah pertama yang penting menuju solusi dua negara. Sebagian pihak bahkan berharap bahwa Pulau Irlandia, yang terbagi dua antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara (yang masih menjadi bagian dari Britania Raya) dapat menjadi contoh dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
Irlandia merupakan salah satu negara yang paling lantang mengkritik respons Israel terhadap serangan 7 Oktober 2023 oleh militan Hamas di bagian selatan Israel, yang kemudian memicu perang di Gaza. Jajak pendapat sejak pecahnya perang di Gaza, secara konsisten menunjukkan simpati pro-Palestina yang luar biasa di Irlandia.
Irlandia juga bergabung dengan Afrika Selatan dalam melayangkan gugatan ke International Court of Justice (ICJ) di Den Haag dengan tuduhan Israel melakukan genosida di Gaza.
Marah dengan tindakan Irlandia, Menteri Luar Negeri Gideon Saar pada bulan Desember 2024 memerintahkan penutupan Kedutaan Israel di Dublin, dengan alasan Irlandia memiliki kebijakan yang sangat anti-Israel.
Tidak hanya itu, Presiden Irlandia Michael D. Higgins dicap anti-Semit oleh para pejabat Israel. Namun, dengan santai Higgins menanggapi, “Ketika pemerintah Israel melakukan penghinaan dengan fitnah seperti itu, hal tersebut justru melemahkan dan merendahkan makna anti-Semitisme.”*
