Kediri (IMR) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial kembali melakukan ground check untuk menuntaskan pengisian variabel Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan ini berlangsung sejak 12 Agustus hingga akhir bulan, sebagai tindak lanjut dari proses serupa yang dilakukan pada Maret lalu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan atas instruksi Kementerian Sosial untuk memvalidasi data terbaru yang masuk.
“Kegiatan ini berlangsung tanggal 12 hingga akhir Agustus merupakan lanjutan dari Bulan Maret yang belum selesai dan ada data baru yang masuk. Maka dari itu Kemensos memerintahkan kita melakukannya lagi untuk memvalidasi data,” ucapnya, Sabtu (23/8/2025).
Selain pengisian variabel DTSEN, petugas lapangan yang mayoritas merupakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga menjalankan monitoring dan evaluasi (Monev) penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Jadi di lapangan selain melengkapi variabel, ada juga data yang masuk untuk monitoring dan evaluasi BPNT apakah sudah menerima atau belum dan digunakan untuk apa,” timpalnya.
Sebanyak 39 variabel sosial dan ekonomi warga dihimpun, mulai dari kondisi rumah tangga, aset, pendidikan, kesehatan, hingga status pekerjaan. Proses ground check dilakukan dengan mendatangi rumah warga secara langsung, menggunakan metode survei sesuai standar Badan Pusat Statistik (BPS).
Data yang terkumpul selanjutnya dimasukkan ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (SIKSMA), kemudian diperingkat oleh BPS.
Paulus menegaskan bahwa hasil akhir penentuan penerima bansos bukan ditentukan petugas, melainkan dari hasil pemeringkatan BPS.
“Apabila hasilnya perankingannya masih masuk kriteria miskin, maka tetap memperoleh bansos, kalau tidak masuk kriteria akan terhapus. Yang perlu digarisbawahi kalau petugas ground check hanya bisa memperbarui dan mengumpulkan data saja, sedangkan untuk penentu kriteria miskin atau tidaknya ditentukan dari hasil pemeringkatan oleh BPS,” tegasnya.
Serupa dengan ground check, kegiatan Monev juga dilakukan dengan metode door to door maupun secara berkelompok. Petugas menanyakan penerimaan dan pemanfaatan bantuan, serta hambatan yang dihadapi warga dalam penyaluran BPNT maupun PKH.
Paulus berharap langkah ini dapat mengurangi kesalahan data penerima manfaat, baik exclusion error maupun inclusion error.
“Kalau hasil ground check ini ternyata dia dalam keadaan miskin agar bisa segera diusulkan bantuannya. Tapi kalau dalam keadaan mampu segera digantikan kepada masyarakat yang lebih layak,” ujarnya. [nm/ian]
