Infomalangraya β MALANG KOTA β Pendapatan dari pajak daerah perlu digenjot lagi. Dari target Rp 1 triliun, lima bulan belakangan ini baru terealisasi sekitar 20 persen atau Rp 203 miliar. Dengan demikian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mempunyai sisa waktu tujuh bulan (Juni-Desember) untuk menutupi kekurangannya sekitar Rp 800 miliar.
Dari sembilan sektor pajak yang menjadi sumber pemasukan bapenda, tren positif terlihat di tiga sektor pajak. Yakni pajak parkir, pajak reklame, dan pajak hotel. Data Bapenda Kota Malang per 30 Mei lalu, pendapatan dari pajak parkir mencapai Rp 3,4 miliar, dari target Rp 3,5 miliar. Kemudian urutan kedua adalah pajak reklame dengan realisasi Rp 16 miliar, dari target Rp 21 miliar. Yang ketiga yaitu pajak hotel, realisasinya Rp 22 miliar dari target Rp 75 miliar.
Sementara tiga jenis pajak lain masih belum optimal. Yakni Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang kurang 65 persen dari target, kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kurang 42 persen, dan pajak hiburan kurang 55 persen.
Untuk PBB dan BPHTB, kekurangan bisa dimaklumi lantaran ada penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) beberapa waktu lalu. Sehingga membuat penarikan dua pajak itu terjeda sementara waktu.
βKalau pajak hiburan rendah karena masih jarang event di Kota Malang. Kami harap ada EO maupun artis yang mengadakan acara, sehingga bisa mendongkrak pajak hiburan,β terang Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto, kemarin.
Selain memaksimalkan pendapatan, Handi juga menekan potensi kebocoran pajak. Misalnya memasang e-tax, kemudian memperketat pengawasannya. Saat ini sudah ada 700 e-tax yang terpasang di hotel maupun restoran.
βBelum semua kami pasang e-tak karena bertahap. Namun bagi pelaku usaha yang sudah dipasang akan kami pantau terus,β tandas pria sebelumnya pernah mengikuti seleksi calon sekretaris daerah (Sekda) Kota Malang itu.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika memberi lebih terhadap pajak restoran. Sebab selain belum memenuhi target, Made juga mengetahui ada kasus manipulasi pajak oleh sejumlah restoran.
Karena itu, dia meminta pemkot lebih meningkatkan pengawasan. Sebab, uang yang dibayarkan warga melalui pajak restoran harus sampai ke kasda. βAdanya peningkatan target pajak itu bukan malah menekan masyarakat. Tapi untuk mengoptimalkan yang selama ini masih kurang,β tutur Made. (adk/dan)