Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Sekolah Rakyat
Pemerintah kota diharapkan dapat lebih aktif dalam mendukung program Sekolah Rakyat (SR) yang dikelola oleh pemerintah pusat. Meski pembangunan dan pengelolaan SR dilakukan oleh pihak pusat, peran pemerintah daerah tetap penting, terutama dalam hal fasilitas penunjang seperti keamanan dan infrastruktur.
Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Malang, Dandung Julharjanto, menjelaskan bahwa saat ini gedung SR masih bersifat sementara. Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak terlibat langsung dalam pembangunan gedung SR, karena segala sesuatu terkait dengan pembangunan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, Dandung menyebut bahwa pihaknya tetap berkoordinasi untuk memastikan lokasi SR sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan.
Dalam rapat evaluasi yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang, DPRD menggarisbawahi pentingnya partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program nasional. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai bahwa meskipun program tersebut didanai dari APBN, peran pemerintah daerah tetap bisa dimaksimalkan. Contohnya, dalam pendataan siswa dan guru serta penyediaan fasilitas penunjang seperti keamanan.
Amithya menyarankan agar pemerintah daerah bisa lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan warga yang anak-anaknya mengikuti program SR. Hal ini dinilai penting agar dukungan dari orang tua tetap terjaga. Menurutnya, para siswa SR tinggal di asrama selama mengikuti program, sehingga perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua.
Selain itu, Amithya juga mengapresiasi ketersediaan tenaga pendidik yang telah sesuai dengan standar. Ia berharap SR mampu melahirkan siswa berkualitas yang siap menghadapi tantangan masa depan.
Dalam rangka mendukung SR, pemerintah daerah juga memberikan dukungan infrastruktur. Contohnya, DPUPR-PKP telah memperbaiki jalan menuju lokasi SR yang terletak di bekas gedung Politeknik Malang. Meski demikian, Dandung menjelaskan bahwa pembangunan gedung SR sendiri tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa lokasi SR saat ini bersifat sementara dan kemungkinan akan dipindahkan ke tempat permanen di masa mendatang.
Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan adalah keberadaan asrama, ruang belajar, serta sarana olahraga. Dandung menekankan bahwa SR saat ini masih dalam tahap sementara dan belum memiliki lokasi permanen. Oleh karena itu, pihaknya tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi.
Peran pemerintah daerah dalam mendukung SR tidak hanya terbatas pada infrastruktur, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti keamanan dan komunikasi dengan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, harapan besar diarahkan agar SR mampu memberikan pendidikan berkualitas bagi siswa-siswinya.
