DPRD Kota Malang Soroti Kelangkaan Beras Medium di Pasaran
Pemerintah Kota Malang kini sedang menghadapi isu kelangkaan beras medium yang terjadi beberapa pekan terakhir. Hal ini menarik perhatian dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, khususnya Ketua Komisi B, Bayu Rekso Aji. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh adanya kasus beras oplosan yang berdampak pada hilangnya pasokan beras kemasan kecil di pasar.
Bayu menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang berkomunikasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag), Bulog, serta pemerintah pusat. Ia menyatakan bahwa masalah ini membutuhkan tindakan serius dari pihak pusat agar tidak berlarut-larut.
“Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan dinas terkait, Bulog, dan juga mungkin dengan provinsi dan kementerian terkait beras yang aman. Kami sedang menunggu dan melihat perkembangan situasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah pusat untuk menghindari gejolak harga yang semakin memberatkan masyarakat maupun pelaku usaha. “Ini adalah masalah nasional, sehingga diperlukan kolaborasi antara kementerian agar dapat segera menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.
Selain itu, Bayu menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan follow up terkait stok beras yang tersedia di pasar. Ia berharap ada solusi yang cepat dan efektif untuk mengatasi kelangkaan ini.
Pengalaman Pedagang dan Masyarakat
Di sisi lain, Lih Putu Eka Wilantari, Kepala Bidang Perdagangan Diskopindag Kota Malang, tidak merespons pertanyaan mengenai operasi pasar yang dilakukan untuk merespon kelangkaan beras. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi atau informasi yang diberikan oleh pihak terkait.
Sarmiati, seorang pedagang kecil di sekitar Balai Kota Malang, mengungkapkan kesulitannya dalam mendapatkan beras medium. Bahkan, ketika berhasil memperolehnya, harganya sudah meningkat. “Harganya sekarang bisa sampai Rp 70 ribu. Biasanya hanya Rp 65 ribu,” katanya.
Untuk mengatasi hal ini, Mak Ti, panggilan akrab Sarmiati, membeli beras SPHP di Koramil terdekat. Ia kemudian mencampur beras tersebut dengan beras medium yang masih disimpan. “Kalau tidak dicampur, kualitasnya berbeda. Berasnya mekar-mekar,” jelasnya.
Meskipun harus membeli beras dengan harga tinggi, Mak Ti memilih tidak menaikan harga jual. Ia khawatir kehilangan pelanggan jika melakukan penyesuaian harga. “Biarkan saya tidak menaikan harga. Takut tidak ada yang beli,” keluhnya.
Tanggapan dari Bulog
Sementara itu, M Nurjuliansyah, Kepala Bulog Divre Malang Raya, tidak menjelaskan detail jumlah beras SPHP yang telah digelontorkan. Ia hanya memberikan jadwal kegiatan operasi pasar yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Meski demikian, masyarakat tetap berharap adanya solusi yang lebih konkret dan transparan dari pihak Bulog.
Dengan situasi seperti ini, masyarakat dan pelaku usaha di Kota Malang berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi kelangkaan beras medium. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat agar stabilitas harga dan pasokan dapat terjaga.
