Kunjungan Kerja DPRD Padang Pariaman yang Menimbulkan Kontroversi
Di tengah situasi darurat yang melanda Kabupaten Padang Pariaman dan wilayah Sumatera akibat bencana banjir serta tanah longsor, sejumlah anggota Komisi I dan IV DPRD setempat justru memilih untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan ini dilakukan pada hari Selasa (2/12), namun mendapat kritik keras dari berbagai pihak.
Kritik tersebut tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari pejabat di Sleman yang menerima rombongan DPRD Padang Pariaman. Salah satu yang menyampaikan kritik adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Agung Armawanta. Ia mengatakan bahwa jika dalam kondisi serupa, dirinya tidak akan memutuskan untuk berangkat kunker.
“Mari memahami ayat Tuhan ini. Pakai hati itu kadang-kadang diingatkan,” ujarnya, seperti dikutip dari Radar Jogja, Rabu (3/12).
Agung bahkan mencontohkan pengalaman pribadinya ketika pernah dijadwalkan bertugas ke Manado, tetapi Sleman sedang menghadapi demonstrasi. Ia memutuskan untuk tidak berangkat meskipun harus merogoh kocek sendiri. “Saya putuskan tidak berangkat. Kalaupun harus nombok tiket, cuma satu lah kira-kira. Sebagai leader, tidak berangkat,” katanya, memberi sindiran halus namun tegas terhadap pilihan DPRD Padang Pariaman.
Tujuan Kunker yang Disengaja
Kunjungan kerja tersebut diketahui memiliki tujuan untuk mempelajari penanganan Dinas Sosial, urusan P3K, hingga bidang pariwisata. Namun, keberangkatan mereka dinilai sangat ironis mengingat bencana di Padang Pariaman masih berlangsung dan ribuan warga sangat membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Pada saat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut tidak bisa dibatalkan karena sudah terjadwal. Ia menyampaikan bahwa tidak mungkin untuk membatalkannya karena surat resmi telah dikeluarkan.
“Tidak mungkin juga dibatalkan, karena ini sudah terjadwal dan tidak enak juga kami sudah masuk surat,” ujarnya seusai agenda kunker.
Afredison juga menjelaskan bahwa setidaknya tiga hingga empat kecamatan di Padang Pariaman mengalami dampak parah akibat banjir bandang, mulai dari jembatan putus hingga ribuan warga terdampak. Meski demikian, ia menegaskan bahwa BPBD, pemerintah daerah, hingga pihak pusat sudah turun melakukan penanganan.
Tanggapan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Kritik terhadap keputusan DPRD Padang Pariaman tidak hanya datang dari pihak Sleman, tetapi juga dari masyarakat setempat. Banyak yang merasa bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan kerja, terlebih ketika banyak warga yang masih membutuhkan bantuan dan perhatian.
Beberapa pihak menilai bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kurangnya empati terhadap rakyat yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat tentang prioritas pemerintah daerah dalam menghadapi krisis.
Kesimpulan
Kunjungan kerja DPRD Padang Pariaman ke Sleman memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari pejabat setempat dan masyarakat. Meski ada alasan teknis seperti jadwal yang sudah terencana, keputusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan situasi darurat yang sedang dialami oleh daerah setempat. Dengan begitu, penting bagi para pemangku kebijakan untuk lebih memperhatikan urgensi dan kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
