InfoMalangRaya – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat berencana untuk memperluas cakupan operasi pasar. Hal tersebut untuk memastikan penanganan atas beredarnya beras premium yang diduga dioplos, atau dugaan adanya beras oplosan. Terkait hal tersebut, Satgas Pangan Kota Malang telah melakukan sidak di beberapa lokasi. Yakni Pasar Dinoyo dan minimarket serta toko di beberapa wilayah kelurahan. Yakni wilayah Bumiayu, Buring, Polehan, Kedungkandang, Sawojajar dan wilayah Kelurahan Mojolangu. Untuk memastikan langkah atau tindakan selanjutnya, dirinya meminta agar operasi pasar diperluas cakupannya terlebih dahulu.
Baca Juga :
Peleburan Logam di Kandangan Sebabkan Polusi, DPRD Surabaya Serukan Penyegelan
“Karena belum keseluruhan, jadi lebih baik setelah keseluruhan. Setelah kita dapatkan nanti kita rapatkan dengan tim, bagaimana rekomendasinya nanti kita sampaikan,” jelas Wahyu, Rabu (23/7/2025). Dari hasil sidak tersebut, didapati ada beberapa kios dan minimarket yang memiliki stok beras yang diduga oplosan. Seperti Sania, Sentra Ramos, Sentra Pulen, Raja Platinum dan Raja Ultima. Dimana kapasitas setiap toko di atas Rp 30 kilogram. “Beberapa pasar memang ada indikasi begitu. Tapi nanti setelah semua pasar, tempat distribusi nanti kalau ada yang terlaporkan nanti akan kita sampaikan,” tutur Wahyu. Wahyu mengatakan, bahwa langkah penanganan itu akan difokuskan melalui forum Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kendati demikian, dirinya mengaku tak ingin bertindak gegabah. “Laporan secara informal terkait isu beras premium oplosan ini memang sudah kami terima. Namun, kami tidak ingin bertindak gegabah. Semuanya harus disiapkan dengan matang,” tutur Wahyu.
Baca Juga :
QRIS Parkir Pasar Oro-Oro Dowo Rusak, Dishub Kota Malang Siapkan Skema Baru
Rencananya, TPID Kota Malang akan segera menggelar Rapat High Level Meeting untuk merumuskan langkah konkret. Dalam forum tersebut, akan dihimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan guna menghasilkan keputusan yang tepat sasaran dan berbasis data. “TPID ini tidak hanya beranggotakan OPD teknis seperti Dispangtan dan Diskopindag saja. Tapi juga melibatkan TNI, Polri, Bank Indonesia, BPS hingga Perum Bulog. Tujuannya agar kami mendapatkan gambaran utuh dan valid terkait persoalan yang terjadi,” terangnya.
