Peta yang Hilang dari Ruang Kelas
Buta geografi masih menjadi masalah serius di kalangan generasi muda Indonesia. Banyak mahasiswa bahkan tidak mampu menunjukkan letak wilayah strategis di negeri sendiri, meski sudah menempuh pendidikan tinggi. Fenomena ini mencerminkan lemahnya kesadaran nasional. Generasi yang tidak mengenal ruang hidupnya akan sulit memiliki identitas kebangsaan yang kuat. Tak jarang mereka lebih hafal letak New York atau Paris, tetapi gagap ketika ditanya tentang Tomini, Waingapu, atau Rote.
Buta geografi juga berdampak langsung pada kedaulatan negara. Tanpa pengetahuan spasial, elite maupun masyarakat mudah keliru dalam mengelola sumber daya atau mempertahankan batas teritorial. Kasus hilangnya Sipadan dan Ligitan menjadi contoh nyata betapa minimnya kesadaran ruang bisa berujung kehilangan wilayah.
Nasionalisme tanpa basis geografi hanya tinggal slogan. Upacara bendera dan nyanyian lagu kebangsaan tidak cukup jika generasi muda tidak mengenal tanah airnya secara konkret. Realitas menunjukkan banyak anak muda lebih tahu lokasi konser internasional ketimbang letak wilayah perbatasan Indonesia.
Padahal, kesadaran geografi adalah fondasi cinta tanah air. Dengan memahami ruang hidup bangsanya, siswa lebih peduli pada lingkungan dan kekayaan nusantara. Anak yang paham potensi laut Maluku, misalnya, akan lebih terdorong menjaga ekosistem laut daripada membuang sampah plastik sembarangan.
Karena itu, Geografi perlu ditempatkan kembali di jantung kurikulum nasional. Tanpa langkah ini, generasi muda akan tumbuh tanpa kompas kebangsaan yang menuntun mereka menghadapi tantangan global.
Indonesia: Kompleksitas yang Menuntut Kesadaran Spasial
Indonesia adalah negara yang sangat kompleks, baik dari sisi geografis maupun sosial budaya. Data Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebut Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, 1,9 juta km² daratan, dan 3,2 juta km² lautan. Dari gunung api aktif hingga garis pantai terpanjang kedua di dunia, semua aspek menuntut kesadaran spasial yang kuat.
Keragaman manusia Indonesia pun luar biasa: lebih dari 1.300 suku bangsa dan 718 bahasa daerah (BPS, Sensus 2020). Dalam kondisi demikian, Geografi berfungsi bukan sekadar ilmu peta, melainkan pengetahuan untuk hidup bersama dalam keragaman ruang dan identitas.
Sayangnya, kompleksitas ini tidak selalu diterjemahkan ke dalam pendidikan formal. Banyak anak Indonesia tumbuh besar tanpa memahami kekayaan dan kerumitan tanah airnya. Akibatnya, mereka mudah terjebak isu sektarian atau politik identitas yang memecah belah.
Buta geografi juga membuat generasi muda tidak peka terhadap potensi besar negeri ini. Sumber daya alam melimpah sering justru dimanfaatkan pihak asing, sementara anak bangsa sendiri tidak menyadari kekayaannya. Jika sejak dini siswa dibekali Geografi, mereka akan terdorong mengelola ruang dengan lebih bijak.
Tidak kalah penting, Indonesia adalah negara rawan bencana. Menurut BNPB (2023), sepanjang tahun terjadi lebih dari 4.000 kejadian bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa, hingga kebakaran hutan. Literasi geografi yang baik akan melahirkan generasi yang paham risiko ini dan siap terlibat dalam mitigasi.
Geografi dengan demikian bukan pelajaran pilihan, melainkan pengetahuan dasar untuk semua warga negara. Kemampuan memahami ruang adalah syarat agar bangsa ini mampu mengelola potensi dan menghadapi ancaman khas Indonesia.
Dunia yang Kian Rumit
Abad ke-21 menghadirkan tantangan global yang makin kompleks. World Economic Forum (WEF) 2024 menempatkan krisis lingkungan sebagai ancaman paling berdampak dalam sepuluh tahun ke depan. Perubahan iklim, krisis air, dan kehilangan biodiversitas menjadi isu yang harus ditangani semua bangsa.
Generasi muda Indonesia harus dipersiapkan menghadapi kondisi ini. Mereka perlu paham bagaimana kenaikan permukaan laut bisa menenggelamkan kota pesisir, atau bagaimana urbanisasi tak terkendali memicu ketimpangan sosial. Semua isu itu adalah bahan ajar Geografi.
Lebih jauh, dunia kini digerakkan oleh ekonomi digital. Laporan McKinsey Global Institute (2021) menyebut ekonomi berbasis geospasial menyumbang lebih dari 1 triliun dolar AS terhadap produktivitas global. Dari transportasi berbasis peta digital, perencanaan kota dengan GIS, hingga pertanian presisi menggunakan citra satelit, semua menuntut literasi geografi.
Geografi juga melatih cara berpikir interdisipliner. Ia menjembatani ilmu alam dan sosial, serta menekankan keterkaitan antara iklim, tanah, penduduk, dan ekonomi. Keterampilan berpikir kritis semacam ini amat dibutuhkan untuk bertahan di era kompleksitas.
Dunia pendidikan internasional pun telah bergerak ke arah itu. UNESCO (2022) menekankan pembelajaran transformatif yang menyiapkan generasi bertindak demi keberlanjutan planet. Geografi punya peran sentral di sini, karena langsung membicarakan persoalan keberlanjutan.
Indonesia tidak boleh tertinggal. Menjadikan Geografi sebagai ilmu dasar yang wajib dipelajari semua siswa adalah cara terbaik menyiapkan generasi menghadapi dunia yang makin rumit.
Belajar dari Negara Lain
Negara-negara maju menempatkan Geografi di posisi penting dalam pendidikan. Inggris mewajibkan Geografi sejak usia 5 hingga 16 tahun melalui kurikulum National Curriculum. Dengan demikian, semua siswa memiliki dasar literasi spasial yang kuat.
Jepang lebih maju lagi: setiap sekolah diwajibkan memiliki laboratorium geografi. Bagi mereka, kemampuan membaca peta dan ruang adalah bagian dari kecerdasan nasional.
Sementara itu, Belanda, Finlandia, dan Prancis mengintegrasikan Geografi dengan ilmu alam maupun sosial. Tujuannya agar siswa memahami dunia secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek parsial.
Di Amerika Serikat dan Kanada, Geografi masuk dalam Social Studies yang wajib dipelajari semua siswa. Meski tidak berdiri sendiri, literasi geografi tetap dijamin. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran ruang dianggap vital di mana pun.
Negara tetangga pun sudah bergerak. Singapura, meski kecil, menjadikan Geografi sebagai mata pelajaran wajib di tingkat menengah. Mereka sadar, untuk bertahan di tengah persaingan global, kesadaran ruang adalah kunci.
Paradoksnya, Indonesia yang jauh lebih besar dan kompleks justru masih ragu menempatkan Geografi sebagai pelajaran wajib. Padahal, dunia sudah memberi contoh betapa pentingnya literasi geografi sebagai investasi strategis.
Fluktuasi dan Marjinalisasi di Indonesia
Sejarah kurikulum Indonesia menunjukkan nasib Geografi yang naik turun. Pada Kurikulum 1984, Geografi masih diajarkan relatif lengkap. Namun, pada kurikulum-kurikulum berikutnya, materi strategis kerap dipotong. Bahkan, ada masa ketika siswa jurusan IPA sama sekali tidak belajar Geografi.
Akibatnya, generasi yang tumbuh dalam kurikulum berbeda memiliki bekal geografi yang tidak seragam. Ada yang mengenal Indonesia dengan cukup baik, ada yang hanya tahu sebagian, bahkan ada yang nyaris tidak belajar tentang potensi sumber daya dan risiko bencana.
Di tingkat perguruan tinggi, marjinalisasi ini makin terasa. Program studi yang seharusnya dekat dengan Geografi—seperti Perencanaan Wilayah, Ilmu Kelautan, atau Pariwisata—tidak menjadikannya mata pelajaran pendukung dalam seleksi nasional.
Geografi pun seolah kehilangan identitas. Ia terjebak sebagai ilmu pinggiran yang hanya dipelajari sebagian kecil siswa. Padahal, sejatinya Geografi adalah salah satu pilar ketahanan nasional yang diajarkan di Lemhannas sebagai bagian dari Asta Gatra.
Marjinalisasi ini bukan hanya soal kurikulum, tetapi juga soal politik pendidikan. Selama penyusunan kurikulum tidak melibatkan organisasi profesi dan ahli geografi, mata pelajaran ini akan terus terombang-ambing oleh kebijakan jangka pendek.
Jika kondisi ini dibiarkan, kita akan menuai generasi yang miskin literasi ruang. Mereka mungkin mahir dalam matematika atau biologi, tetapi tidak memahami potensi, risiko, dan kedaulatan tanah air. Itu harga mahal yang harus dibayar akibat meminggirkan Geografi.
Jalan Kebijakan: Dari Kelas ke Parlemen
Menjadikan Geografi sebagai mata pelajaran wajib bukan sekadar urusan teknis pendidikan. Ini adalah keputusan politik yang menuntut keberanian DPR dan pemerintah untuk menempatkannya dalam kerangka kebijakan nasional.
Jalur perubahan ini bisa dilakukan bertahap. Dalam jangka pendek, revisi Permendikbud cukup untuk memastikan Geografi diwajibkan di semua jurusan SMA. Langkah sederhana ini akan langsung berdampak pada jutaan siswa di seluruh Indonesia.
Dalam jangka menengah, pemerintah bisa mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Standar Nasional Pendidikan yang menegaskan pentingnya literasi geospasial. Dengan demikian, Geografi tidak lagi dianggap pelajaran pilihan, melainkan kompetensi dasar bangsa.
Jangka panjangnya, revisi UU Sisdiknas harus memasukkan pasal khusus tentang Geografi. Landasan hukum ini penting agar keberadaannya kokoh dan tidak mudah dihapus oleh perubahan kurikulum.
Tentu, DPR akan menanyakan soal implikasi anggaran. Namun OECD (2022) menunjukkan bahwa investasi kecil di bidang literasi spasial menghasilkan dampak besar pada daya saing ekonomi digital.
Untuk Indonesia, biaya penyediaan buku, pelatihan guru, dan integrasi GIS akan sebanding dengan manfaat strategis: mencegah disintegrasi, memperkuat ketahanan bencana, dan meningkatkan daya saing global.
Jika legislatif sungguh ingin meninggalkan warisan besar, salah satu langkah visioner adalah menetapkan Geografi sebagai mata pelajaran wajib.
Slogan dan Spirit
Geografi bukan sekadar ilmu, melainkan spirit kebangsaan. Ia menumbuhkan cinta tanah air yang konkret, bukan abstrak. Dengan Geografi, generasi muda sadar bahwa tanah yang mereka pijak adalah warisan yang harus dijaga bersama.
Untuk itu, perlu ada slogan kebijakan yang sederhana tetapi kuat. Misalnya: Geografi untuk Semua: Sadar Ruang, Sadar Bangsa, Sadar Kedaulatan. Slogan ini mudah diingat sekaligus mencerminkan tujuan utama dari kebijakan tersebut.
Politik pendidikan selalu membutuhkan simbol. Seperti halnya “Revolusi Mental” atau “Merdeka Belajar”, Geografi bisa dijadikan ikon kebijakan baru. Dengan branding yang tepat, dukungan publik akan lebih mudah terhimpun.
Faktanya, dukungan masyarakat sipil sudah ada. Organisasi profesi geografi, guru, dan akademisi sejak lama mendorong penguatan Geografi dalam kurikulum. Mereka hanya menunggu momentum politik untuk diwujudkan.
Dengan slogan dan spirit yang tepat, Geografi bisa menjadi gerakan nasional. Bukan sekadar perubahan kurikulum, tetapi perubahan kesadaran kolektif.
Saatnya Geografi tidak lagi berhenti sebagai mata pelajaran di papan tulis, tetapi menjadi gerakan kebangsaan yang mengikat seluruh rakyat dalam satu peta Nusantara.
Penutup: Kompas Bangsa di Tengah Krisis
Bangsa yang buta geografi adalah bangsa yang kehilangan kompas. Tanpa peta Nusantara di benak generasi mudanya, Indonesia akan mudah tersesat di tengah krisis global.
Menjadikan Geografi mata pelajaran wajib bukan keputusan teknis semata, melainkan strategi nasional. Ia adalah bentuk pertahanan nonmiliter, sekaligus strategi pembangunan berkelanjutan dan diplomasi global.
Indonesia membutuhkan generasi yang mampu membaca ruang: memahami potensi sawah di Jawa, tambang di Papua, laut di Maluku, dan risiko bencana di Sumatra. Semua itu adalah kompetensi dasar untuk menjadi warga negara yang utuh.
Dengan Geografi, siswa belajar bukan hanya demi nilai ujian, tetapi demi hidup: bagaimana menjaga lingkungan, mengelola sumber daya, dan mencintai tanah airnya.
Inilah investasi strategis yang harus diputuskan legislatif. Biayanya kecil, tetapi dampaknya akan terasa lintas generasi. DPR punya kesempatan meninggalkan warisan besar dengan menetapkan Geografi sebagai mata pelajaran wajib.
Sebab pada akhirnya, Geografi adalah kompas bangsa. Tanpa itu, kita hanya akan berjalan tanpa arah. Dengan itu, kita memiliki peluang besar menjaga NKRI dan mengantarkan generasi masa depan menuju kemajuan.
