InfoMalangRaya.com – Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas menyatakan kesiapannya membahas proposal gencatan senjata baru yang diajukan As melalui para mediator.
“Kami menerima beberapa usulan dari pihak Amerika melalui para mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan melalui Telegram pada Ahad (08/09/2025).
Hamas menyambut baik setiap langkah yang mendukung “upaya untuk menghentikan agresi terhadap rakyat kami” dan menunjukkan kesiapannya untuk “segera duduk di meja perundingan guna membahas pembebasan semua tahanan dengan imbalan deklarasi yang jelas untuk mengakhiri perang dan penarikan penuh (pasukan Israel) dari Jalur Gaza”.
Sebelumnya, Hamas juga telah menyetujui pembentukan komite Palestina independen untuk mengelola urusan administratif Gaza dan menuntut agar Israel memastikan komitmennya terhadap apa yang akan disepakati dalam kesepakatan tersebut, “untuk mencegah terulangnya pengalaman masa lalu di mana kesepakatan dicapai tetapi kemudian ditolak atau dibatalkan”.
‘Israel’ terus-menerus menolak
Disebutkan bahwa pada 18 Agustus, Hamas menerima usulan dari mediator Mesir dan Qatar berdasarkan usulan Utusan Khusus AS Steve Witkoff, tetapi “pendudukan (Israel) belum menanggapi sejauh ini, tetapi melanjutkan pembantaian dan kampanye pembersihan etnisnya”.
“Oleh karena itu, gerakan Hamas terus berkomunikasi dengan para mediator untuk mengembangkan gagasan-gagasan ini menjadi kesepakatan komprehensif yang memenuhi tuntutan rakyat kami,” ujar Witkoff.
Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Ahad bahwa ia mengajukan proposal gencatan senjata dan perjanjian pertukaran sandera di Gaza, mengklaim hal tersebut juga didukung ‘Israel’. Namun, Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan mereka masih “mempertimbangkan secara serius” usulan Trump.
Hamas telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk mencapai kesepakatan komprehensif dengan ‘Israel’ guna membebaskan semua tawanan dengan imbalan tahanan Palestina, mengakhiri perang di Gaza, dan memastikan penarikan penuh pasukan penjajah dari wilayah pantai tersebut.
Akan tetapi, Netanyahu menolak usulan tersebut, dan lebih memilih menunda dan memberlakukan persyaratan baru di setiap tahap negosiasi.*
