Peran Mendagri dalam Pembangunan Perumahan yang Pro-Rakyat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendapatkan penghargaan dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri, Jakarta, pada Senin 25 Agustus 2025. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dukungan Mendagri dalam mendorong pembangunan perumahan serta kawasan permukiman yang lebih pro-rakyat.
Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Mendagri adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dibebaskan bagi MBR. Kebijakan ini merupakan terobosan baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlunya program perumahan yang lebih berpihak kepada rakyat. Mendagri aktif dalam menjembatani kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Kementerian PKP, serta pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif di seluruh daerah.
Dukungan Mendagri juga terlihat langsung di lapangan, salah satunya melalui rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Dari jumlah tersebut, 2.000 unit diperuntukkan bagi masyarakat, sedangkan 200 unit khusus untuk tokoh adat. Ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pada Selasa 12 Agustus 2025, Mendagri memimpin Rapat Koordinasi Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Tujuannya adalah memastikan pembangunan rumah tersebut berjalan lancar. Ia mengatakan bahwa pihaknya datang bersama Menteri PKP untuk melaksanakan perintah Presiden dalam membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan, dengan 2.000 unit untuk masyarakat dan 200 unit untuk ketua adat atau tokoh-tokoh masyarakat.
Acara penghargaan ini turut dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi negara, seperti Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, serta pihak terkait lainnya.
Melalui penghargaan ini, diharapkan sinergi antar lembaga semakin kuat dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Upaya ini diyakini akan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
