InfoMalangRaya.com– Ribuan orang ikut ambil bagian dalam aksi unjuk rasa pro-Palestina March for Humanity, hari Ahad (3/8/2025), di Sydney Harbour Bridge, Australia, meskipun hujan turun dengan deras. Banyak di antara peserta membawa tulisan berisi pesan kepada politisi untuk mengupayakan diakhirinya perang di Gaza.
Pendiri WikiLeaks Julian Assange terlihat berasa di antara pengunjuk rasa. Beberapa politisi anggota parlemen Australia seperti Ed Husic dan bekas kepala negara bagian New South Wales Bob Carr juga tampak hadir.
“Shame shame Israel, shame shame USA,” teriak pengunjuk rasa menyinggung rasa malu Israel dan sekutunya Amerika Serikat. “Apa yang kami inginkan? Gencatan senjata. Kapan kami menginginkannya? Sekarang,” teriak mereka.
Banyak keluarga, bersama bayi-bayi mereka, datang ke jembatan ikonik kota Sydney itu untuk memberikan dukungan kepada demonstrasi damai tersebut. Bersama mereka, di seberang jembatan, petugas kepolisian dari unit anti huru-hara bersiaga.
“Saya tahu [Gaza] berada di belahan dunia lain tetapi masalah mereka juga sangat mempengaruhi kami di sini,” kata Alec Beville, seorang ayah yang membandingkan kondisi anak-anak di Gaza dengan putranya yang berusia tiga tahun bernama Frankie. “Kita bisa meringankan beban lebih banyak dengan memberikan bantuan.”
“Pemerintah kami belum memberikan sanksi apapun yang layak terhadap Israel,” kata Zara Williams, yang datang sambil membawa bayinya Avery dengan kain gendongan.
“Kami [warga Australia] tidak dapat berbuat apa-apa sementara kelaparan paksa sedang menimpa seluruh penduduk [di Gaza].”
Dua jam setelah aksi jalan kaki di mulai, para peserta mendapatkan pesan singkat dari Kepolisian NSW yang berbunyi: “Setelah berkonsultasi dengan pihak panita penyelenggara, aksiunjuk rasa ini perlu dihentikan demi keselamatan publik dan menunggu instruksi lebih lanjut.”
Polisi meminta semua orang yang berada di atas jembatan supaya berhenti berjalan kaki menuju ke arah utara dan berputar balik ke arah pusat kota dengan cara “terkendali”.
Polisi memperkirakan 90 orang ikut serta dalam aksi jalan kaki pro-Palestina itu.
Sydney Harbour Bridge terakhir kali ditutup untuk kerumunan massal pada 2023, ketika sekitar 50.000 orang berpartisipasai dalam pawai homoseksual World Pride.
Demonstrasi pro-Palestina di Sydney Harbour Bridge digelar setelah mendapatkan persetujuan Mahkamah Agung sehari sebelumnya, sebuah keputusan yang disebut “bersejarah”.
Palestine Action Group yang berbasis di Sydney mengajukan permohonan izin aksi jalan damai di Sydney Harbour Bridge sebagai tanggapan atas malapetaka kemanusian yang terjadi di Gaza.
Polisi menolak permohonan itu dengan alasan tidak cukup waktu untuk mempersiapkan keamanan dan rekayasa lalu lintas dan menyoroti risiko tinggi dari kerumunan massal dan lain sebagainya.
Tidak hanya itu, Kepala Pemerintahan NSW Chris Minns keesokan harinya mengeluarkan pernyataan yang sejalan dengan keputusan polisi, mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan kota Sydney terjerumus ke dalam kekacauan dan tidak dapat memberikan dukungan bagi aksi unjuk rasa sebesar itu digelar di jembatan.
Kepolisian kepudian meminta pihal Mahkamah Agung NSW untuk mengeluarkan larangan bagi acara tersebut. Namun, pengadilan menolak permintaan kepolisian dan mengeluarkan izin 24 jam sebelum acara unjuk rasa digelar pada hari Ahad.
Menurut laporan Australian Broadcasting Corporation, hakim Belinda Rigg alasan keselamatan publik yang diajukan pemerintah dan kepolisian masuk akal dan memiliki dasar. Namun, panitia penyelenggara Josh Lees dari Palestine Action Group mampu meyakinkan hakim untuk memberikan lampu hijau bagi terlaksananya unjuk rasa tersebut sebagai bentuk respon atas malapetaka kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza.
Keputusan pengadilan itu memberikan perlindungan kepada semua peserta unjuk rasa berdasarkan Summary Offences Act, undang-undang yang memberikan perlindungan bahwa mereka tidak akan dipidanakan karena melakukan unjuk rasa yang mengakibatkan terhambatnya lalu lintas jalan.
Sementara itu organisasi Yahudi NSW Jewish Board of Deputies lewat Instagram mengaku “kecewa” dengan keputusan Mahkamah Agung NSW yang memberikan izin demonstrasi pro-Palestina untuk digelar di Sydney Harbour Bridge.
Australia mendapatkan tekanan untuk mengakui eksistensi negara Palestina, setelah Pransi, Kanada dan Inggris secara terpisah kemungkinan akan memberikan pengakuan terhadap Palestina di pertemuan Majelis Umum Perserikan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September.
Berbicara dalam program televisi ABC pukul 7:30 hari Ahad, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pihaknya ingin melihat situasi yang menjamin keamanan jangka panjang bagi Israel sebelum memberikan pengakuan terhadap eksistensi negara Palestina. Dia juga menegaskan tidak ingin ditekan oleh pihak manapun dalam masalah tersebut.*
