Surabaya (IMR) – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur (Jatim) mendapatkan pesan khusus dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk mewujudkan swasembada pangan. Hal ini sebagaimana program Presiden Prabowo Subianto.
Namun di tengah target itu, ada isu beras oplosan yang menghantui para petani dan masyarakat.
Ketua Umum DPD HKTI Jatim, Arum Sabil mengatakan, terkait swasembada pangan, pihaknya akan terus berfokus pada penyediaan bibit unggul untuk meningkatkan produktivitas. Tak hanya pada beras, tapi juga tebu.
“Kalau tanaman pangan ya bibit unggul. Kalau tebu varietas unggul. Untuk peternakan, kita berupaya regenerasi bibit unggul, karena tantangannya masih soal inses,” ujarnya usai pelantikan HKTI se-Jatim di Surabaya, Kamis (24/7/2025).
Di bidang peternakan, lanjut Arum, HKTI juga mendorong program inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas genetika sapi lokal. Aru menjelaskan bahwa impor sapi pun harus memberikan manfaat ganda.
“Kalau impor dara bunting, kita bisa perbaiki genetika, dan itu membantu peternak juga dalam jangka panjang,” katanya.
Lebih lanjut, Arum menyebutkan, pentingnya sinkronisasi birahi dalam proses inseminasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keberhasilan pengembangbiakan sapi. “Kita perlu pemantauan serentak, sehingga umur dan kesiapan sapi bisa dikontrol lebih baik,” jelasnya.
Dengan kerja sama berbagai pihak, khususnya dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, HKTI optimistis Jawa Timur akan terus menjadi tulang punggung kedaulatan pangan nasional.
Sementara untuk mengatasi beras oplosan, Arum Sabil menegaskan, organisasinya turut berperan dalam melakukan pengawasan terhadap adanya beras oplosan. Sebab proses produksi beras itu cenderung tak sesuai izin.
Menurutnya, kasus beras oplosan merupakan ranah penegak hukum. “Itu ranah penegak hukum. Kami berperan melakukan pengawasan dan memberikan laporan,” kata Arum.
Dalam kesempatan yang sama, Khofifah optimistis kalau swasembada pangan dapat tercapai di Jatim. Karena posisi saat ini, Jawa Timur menjadi provinsi dengan luas tambah tanam (LTT) terbesar secara nasional tak lepas dari peran petani dan kelompok tani yang tergabung dalam HKTI.
Khofifah juga memaparkan, bahwa produksi padi Jawa Timur konsisten tertinggi di Indonesia sejak tahun 2020 hingga semester pertama 2025. “Ini berkat komitmen panjenengan semua,” katanya.
Untuk menunjang itu semua, Khofifah menjelaskan, pemerintah pusat telah menanggapi keluhan petani soal harga gabah dengan menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) minimal Rp 6.500 per kilogram, bahkan saat ini rata-rata sudah tembus Rp 7.000 per kilogram. [tok/aje]
