InfoMalangRaya.com – Kesepakatan gencatan senjata Lebanon tidak akan banyak mendapat penentangan dalam kabinet ‘Israel’ sehingga militer zionis dapat mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam perang genosida di Gaza, menurut pengamat politik Palestina.
“Ada kepentingan untuk mundur secara militer untuk fokus pada Gaza,” di mana tujuan utama pemerintah adalah membangun ‘pemukiman’ baru, katanya.
“Tidak ada pembicaraan mengenai kesepakatan penyanderaan di Gaza… Apa yang kita lihat di lapangan di Gaza adalah persiapan untuk pemukiman,” tambahnya.
Sementara pengamat politik lain, Ori Goldberg, menyebut kesepakatan gencatan senjata dengan Hizbullah mungkin tidak akan banyak didukung oleh warga ‘Israel’.
“Bahkan jika Israel berhasil melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah, warga Israel yang mengungsi dari bagian utara negara itu kemungkinan tidak akan merasa cukup aman untuk pulang ke rumah,” ujar Goldberg.
Pemukim Yahudi yang telah meninggalkan Israel utara – berjumlah sekitar 80.000 orang – “telah menjadi sangat yakin bahwa satu-satunya cara mereka dapat pulang adalah jika Hizbullah dihancurkan” karena itulah pesan yang telah “ditanamkan oleh negara kepada mereka,” imbuh Goldberg kepada Al Jazeera.
“Kesepakatan ini, jika terwujud, tidak akan menguntungkan pihak manapun. Jadi, meskipun negara Israel mungkin dapat hidup dengan hal ini… 80.000 penduduk di wilayah utara Israel akan dibiarkan melakukan aksi bertahan, dengan sangat yakin bahwa hidup mereka tidak aman,” ujar Goldberg.
Kesepakatan ini “bagus untuk Netanyahu, sama sekali tidak bagus untuk warga Israel”, tambahnya.
Proposal Gencatan Senjata
Al Jazeera merangkum sejumlah perkembangan terbaru terkait proposal gencatan senjata yang sedang digodok dan akan disepakati oleh Lebanon dan ‘Israel’.
Elias Bou Saab, wakil ketua parlemen Lebanon, mengatakan kepada Reuters bahwa proposal tersebut akan mencakup penarikan militer Israel dari Lebanon selatan dan penempatan pasukan tentara Lebanon di wilayah perbatasan dalam waktu 60 hari. Termasuk di dalamnya adalah implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang mengakhiri perang besar terakhir antara Hizbullah dan Israel pada tahun 2006.
Proposal gencatan senjata tersebut mengharuskan Hizbullah untuk mundur sekitar 30 kilometer dari perbatasan Israel, di belakang Sungai Litani.
Pembentukan komite lima negara, termasuk Prancis dan diketuai oleh AS, akan memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata.
Kesepakatan tersebut tidak mencakup permintaan ‘Israel ‘untuk mendapatkan hak untuk menyerang Lebanon jika mereka yakin bahwa Hizbullah melanggar ketentuan-ketentuan kesepakatan, menurut laporan media ‘Israel’. Namun, permintaan tersebut dilaporkan akan dibahas dalam perjanjian terpisah antara ‘Israel’ dan sekutunya, AS.*
