MALANG – Program UHC yang diluncurkan Bupati Malang, HM Sanusi, terus menjadi menjadi rasan-rasan di kalangan dewan, karena menanggung pembiayaan PBID yang sangat membebani APBD. Apa yang dilakukan Bupati ini, dianggap bim salabim, karena tidak masuk di perencanaan awal sebelumnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin mengingatkan, agar Bupati Malang dan jajarannya tidak asal dalam perencanaan penganggaran.
Menurutnya, kasus pembiayaan tinggi jaminan kesehatan PBID alih-alih mewujudkan UHC (Universal Health Coverage), dijadikan pengalaman penting bagi Bupati.
“Di awal perencanaan dan pembahasan penganggaran APBD 2023, UHC ini tidak muncul. Tahu-tahu, Bupati sudah siap (penganggarannya), kemana-mana menyampaikan pelayanan kesehatan gratis, cukup dengan membawa KTP,” tandasnya.
Amin bahkan menangkap kesan, Bupati Malang, HM Sanusi, terlalu terlena dengan penghargaan UHC yang diterimanya. Konon, penghargaan ini hanya diterima Pemkab Malang, atas kepesertaan 95 persen lebih penduduknya pada program JKN BPJS Kesehatan.
More Read
“Tata kelola dan memimpin pemerintahan itu jangan seperti pentas komedi sirkus. Pokoknya dapat tepuk tangan senang (rakyat). Penghargaan itu, ya ibarat tepuk tangan saja. Perencanaan penganggaran itu harus dipikirkan matang sebelumnya,” kritik Amin. (Choirul Amin)
The post Jadi Rasan-rasan DPRD Kabupaten Malang, Penghargaan UHC Berbuntut Beban APBD appeared first on infomalangraya.com.
