Proyek City Walk di Jl. Jenderal Sudirman Mengundang Kritik Publik
Pembangunan proyek City Walk di Jl. Jenderal Sudirman oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang memicu perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya pengguna media sosial. Proyek yang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp17,2 miliar ini dinilai tidak tepat sasaran, mengingat masih banyak ruas jalan protokol dan lingkungan yang dalam kondisi rusak parah.
Proses penerapan sistem satu arah dimulai pada 4 Agustus 2025, yaitu di kawasan Jl. Jenderal Sudirman, mulai dari pertigaan Tugu BRI menuju Simpang Compo, termasuk Jalan Sindoro. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan proyek City Walk. Informasi tersebut langsung mendapat respons beragam dari masyarakat, terutama di kolom komentar media sosial.
Salah satu komentar yang menarik perhatian adalah:
“Kudu dalan iki sing dipikir, malah City Walk sing gak penting.”
Artinya, yang harusnya menjadi prioritas adalah perbaikan jalan yang rusak, bukan membuat City Walk yang dianggap tidak penting. Komentar ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dasar warga.
Di media sosial, khususnya Facebook, banyak unggahan video yang menunjukkan kondisi jalan yang rusak serta kendaraan yang terganggu akibat infrastruktur yang belum diperbaiki. Masyarakat merasa bahwa proyek City Walk dirancang untuk meningkatkan estetika dan daya tarik wisata, namun hal ini justru dianggap menyampingkan kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan lingkungan, saluran air, dan akses publik yang rusak.
Reaksi publik terhadap alokasi anggaran besar untuk proyek ini cukup kuat. Banyak yang menyayangkan penggunaan dana tersebut, bukan karena menolak modernisasi, tetapi karena mempertanyakan urgensi dan skala prioritas di tengah keterbatasan pelayanan dasar lainnya. Mereka berharap pemerintah lebih fokus pada penanganan masalah yang lebih mendesak.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari dinas teknis maupun pemerintah daerah terkait kritikan yang muncul. Namun, pengamatan menunjukkan bahwa komunikasi publik dan partisipasi warga dalam proses perencanaan kota akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan dan legitimasi proyek jangka panjang seperti ini.
Penyebab Kritik Terhadap Proyek City Walk
Beberapa alasan utama yang membuat masyarakat mengkritik proyek City Walk antara lain:
- Prioritas yang tidak tepat: Masih banyak jalan dan infrastruktur yang rusak, namun dana dialokasikan untuk proyek yang dinilai kurang mendesak.
- Tidak adanya dialog dengan masyarakat: Proyek ini dibangun tanpa melibatkan warga dalam proses perencanaan, sehingga dianggap tidak memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat.
- Kurangnya transparansi: Tidak ada informasi detail tentang manfaat jangka panjang dari proyek ini, sehingga menimbulkan ketidakpuasan.
Dampak yang Dianggap Tidak Seimbang
Dari sudut pandang masyarakat, proyek City Walk dianggap tidak seimbang dengan kebutuhan dasar mereka. Beberapa dampak yang sering disebutkan antara lain:
- Kendaraan terganggu: Karena jalan rusak, akses transportasi menjadi sulit, terutama bagi pengendara roda dua dan empat.
- Kualitas hidup menurun: Infrastruktur yang tidak baik memengaruhi kenyamanan dan keselamatan warga.
- Persepsi negatif terhadap pemerintah: Masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak peduli dengan kebutuhan rakyat sehari-hari.
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap agar pemerintah lebih peka terhadap isu-isu yang mereka hadapi. Beberapa harapan yang disampaikan antara lain:
- Fokus pada perbaikan infrastruktur: Memperbaiki jalan, saluran air, dan akses publik yang rusak.
- Lebih melibatkan warga dalam perencanaan: Membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka.
- Menjaga transparansi dan akuntabilitas: Memberikan informasi yang jelas tentang tujuan dan manfaat proyek.
Dengan demikian, proyek City Walk tidak hanya menjadi topik pembahasan di media sosial, tetapi juga menjadi momen penting untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.
