Surabaya (IMR) – Pemerataan akses digital di Jawa Timur bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjawab tantangan itu melalui program Jatim Infinity, sebuah inisiatif transformasi digital yang membentang dari perkotaan hingga pelosok desa.
Program ini digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur dengan tujuan meratakan akses internet, membuka layanan publik berbasis digital, dan memperkecil ketimpangan digital antardaerah. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Jatim, Gugi A. Wicaksono, S.T., M.M., menegaskan bahwa Jatim Infinity merupakan lompatan dari pendekatan lama yang terlalu terpusat.
“Jatim Infinity hadir sebagai platform kolaborasi. Bukan hanya antar-instansi, tapi juga dengan sektor swasta, BUMD, dan komunitas. Ini tentang bagaimana seluruh warga bisa merasakan manfaat digitalisasi, bukan hanya di kota besar,” ujarnya.
Dengan 38 kabupaten/kota, Jawa Timur menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur yang belum merata. Data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) 2024 mencatat, tingkat penetrasi internet di Jatim mencapai 81,79 persen. Kontribusinya sebesar 15,33 persen terhadap nasional dan 26,09 persen terhadap Pulau Jawa. Meski demikian, laporan Diskominfo kabupaten/kota menunjukkan masih ada 1.011 desa/dusun kategori blank spot, dengan 35 desa/dusun belum terjangkau penyedia jaringan seluler.
“Keadilan digital berarti akses harus sama, baik bagi warga di Surabaya maupun warga di pegunungan Bondowoso,” tegas Gugi.
Jatim Infinity dibangun di atas tiga fondasi utama: peningkatan infrastruktur TIK, digitalisasi layanan publik, dan literasi digital masyarakat. Dari sisi infrastruktur, Pemprov Jatim bermitra dengan PT Telkom Indonesia untuk menghadirkan jaringan fiber optic hingga desa, serta menggunakan jaringan satelit di wilayah yang sulit dijangkau.
Untuk layanan publik, Jatim Infinity mendukung pengembangan aplikasi, termasuk Majadigi, superapp layanan Pemprov Jatim yang memudahkan warga mengakses berbagai layanan hanya melalui satu aplikasi. Sementara di sektor literasi digital, Pemprov bekerja sama dengan komunitas dan perguruan tinggi untuk melatih guru, pelaku UMKM, dan aparat desa.
“Kita tidak ingin membangun menara gading digital. Semua pihak harus tahu cara mengakses dan memanfaatkan teknologi,” kata Gugi.
Sejak diluncurkan, Jatim Infinity telah memfasilitasi 30 lokasi, mulai dari SMA/SMK, kawasan pariwisata, hingga fasilitas publik. “Seperti di Pos Pendakian Watu Jengger di Mojokerto. Sebelum terfasilitasi, pendaftaran pendaki masih manual dan memakan waktu. Sekarang sudah mudah setelah terfasilitasi Jatim Infinity,” ujarnya.
Lebih dari sekadar teknologi, Jatim Infinity menjadi wujud komitmen menghadirkan keadilan sosial melalui keadilan digital. “Digitalisasi bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Dan keadilan digital adalah bagian dari hak warga negara,” pungkas Gugi. [beq]
