Jokowi Akui Ada Kekuatan Besar di Balik Isu Pemakzulan dan Ijazah Palsu Gibran
Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara terbuka mengakui adanya tokoh besar yang berada di balik isu pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta dugaan ijazah palsu yang selama ini menghiasi wacana politik. Meski begitu, ia tidak menyebutkan identitas tokoh tersebut.
“Saya sudah menyampaikan perasaan saya bahwa ada agenda besar dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” ujarnya saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (25/7/2025). Ia menegaskan bahwa ada pihak yang mendukung isu-isu tersebut. “Semua tahu lah,” tambahnya.
Di sisi lain, Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih dan juga pelapor Roy Suryo dalam kasus ijazah palsu Jokowi, mengatakan bahwa dalang dari isu ini adalah kekuatan besar. Menurutnya, Roy Suryo dan kawan-kawannya hanya sebagai pion-pion saja. Di belakangnya pasti ada tokoh-tokoh yang ingin agar Prabowo dan Gibran tidak sukses hingga 2029.
“Mereka ingin menggantinya dengan anak atau orang mereka sendiri. Mereka adalah mantan petinggi di republik ini. Mereka yang menuduh ijazah palsu dan pemakzulan karena dasar-dasar tidak ada sama sekali,” kata Silfester dalam tayangan YouTube Kompas TV, dilihat Senin (28/7/2025).
Gugatan Perdata terhadap Wapres Gibran
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan penggunaan ijazah SMA yang tidak sah saat mendaftar sebagai calon wakil presiden. Gugatan tersebut diajukan oleh warga sipil bernama Subhan Palal pada Jumat (29/8/2025), tercatat dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.
Dalam petitum gugatan, Subhan Palal meminta agar Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membayar ganti rugi sebesar Rp 125 triliun serta Rp 10 juta yang harus disetorkan ke kas negara. Ia berpendapat bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan setingkat SMA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
Subhan menyoroti riwayat pendidikan Gibran yang tercatat bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura (2002–2004), lalu melanjutkan ke UTS Insearch, Sydney, Australia (2004–2007). Di tengah polemik tersebut, ahli telematika Roy Suryo dan dokter Tifauzia Tyassuma turut meminta kesempatan untuk beraudiensi atau mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR. Mereka ingin membahas keabsahan ijazah Presiden RI Ke-7 Joko Widodo dan ijazah SMA Gibran.
Roy menegaskan bahwa ijazah SMA merupakan syarat penting dalam pencalonan wakil presiden. Ia menilai ada kejanggalan dalam dokumen pendidikan Gibran, yang disebut hanya menempuh dua tahun di Orchard Road Secondary School sebelum melanjutkan ke Management Development Institute of Singapore (MDIS). Namun, menurut Roy, terdapat kesaksian dan bukti lain yang menunjukkan bahwa Gibran sebenarnya bersekolah di Solo.
Respons Jokowi terhadap Isu Ijazah Palsu
Menanggapi perihal ini, Jokowi juga secara terbuka menyebut isu ijazah palsu yang menimpanya tidak mungkin bertahan tanpa backup dari sosok yang kuat. Dia menyebut ada orang besar di balik tuduhan itu. Bagi Jokowi, isu ini bukan sekadar serangan personal melainkan bagian dari agenda politik besar yang juga menyasar putranya, Gibran.
Terkini, Polda Metro Jaya telah menyita ijazah asli Jokowi untuk uji forensik dan proses hukum masih berjalan. Pernyataan Jokowi terkini di Solo, Jumat (12/9/2025) merespons gugatan yang diajukan Subhan Palal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut mempertanyakan riwayat pendidikan Gibran yang menempuh sekolah menengah di Orchard Park Secondary School, Singapura, bukan di dalam negeri.
Jokowi mengaku heran isu ijazah terus dipersoalkan, bahkan ia menyebut kemungkinan cucunya pun akan mengalami hal serupa. “Ijazah Jokowi dimasalahkan. Ijazah Gibran dimasalahkan. Nanti sampai ijazah Jan Ethes dimasalahkan,” tuturnya. Meski demikian, Jokowi menegaskan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap menghadapi siapa pun yang mengajukan gugatan.
“Iya. Di Orchid Park Secondary School. Yang nyarikan saya. Yang nyariin. Biar mandiri aja (sekolah di luar negeri),” tutur Jokowi.
