Audiensi Kakanwil Kemenkum NTB dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia
Pada hari Senin (25/8), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menerima audiensi dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan para notaris di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menyampaikan bahwa selama lima bulan terakhir, terdapat laporan masyarakat yang mengindikasikan dugaan pelanggaran kode etik oleh beberapa notaris. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap tata cara kerja dan tanggung jawab profesi notaris.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi NTB, Mulyadi, menjelaskan bahwa penyebab utama masalah yang dialami oleh notaris adalah kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Ia menegaskan bahwa pengurus wilayah akan terus memberikan bimbingan kepada seluruh anggotanya agar dapat menjalankan tugas sesuai standar etika dan profesionalisme.
Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk membangun kolaborasi dan kerja sama antara Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat dilakukan pendampingan dan penguatan bagi seluruh notaris di provinsi tersebut.
Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyambut baik rencana kegiatan ini. Mila, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya upaya pendampingan dan penguatan bagi seluruh notaris di wilayah Nusa Tenggara Barat. Ia berharap melalui kegiatan ini, para notaris dapat semakin memahami kewenangan serta fungsi jabatan mereka. Dengan demikian, di masa depan mereka mampu menjalankan tugas dengan baik dan terhindar dari permasalahan hukum yang mungkin timbul terkait produk yang dihasilkan.
Selain itu, turut hadir dalam pertemuan ini antara lain Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi NTB, serta Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi NTB. Keberadaan para pemangku jabatan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan tugas jabatan notaris berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip profesionalisme.
Audiensi ini mencerminkan semangat sinergi dan keterbukaan antara Kementerian Hukum dan pemangku profesi notaris di daerah. Dengan adanya kerja sama yang kuat, diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan notaris, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Nusa Tenggara Barat.
