PALANGKA RAYA, Infomalangraya.com.CO
— Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah (Kalteng), I Putu Murdiana, kembali menegaskan komitmen kuat jajarannya untuk menjalankan seluruh layanan Pemasyarakatan secara bersih, transparan, dan akuntabel.
Penegasan ini disampaikan menjelang pelaksanaan Remisi Khusus Natal 2025, yang menjadi salah satu momen penting dalam pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin (24/11). Dalam arahannya kepada seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Kalteng, I Putu Murdiana menekankan bahwa pelaksanaan program integrasi maupun pemberian remisi harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak boleh disalahgunakan.
“Saya tegaskan, tidak ada pungutan liar atau bentuk permintaan biaya apa pun dalam layanan Pemasyarakatan, termasuk dalam proses pengusulan Remisi Natal. Remisi adalah hak WBP yang wajib diberikan sesuai aturan, bukan sesuatu yang bisa diperdagangkan,” ujarnya.
Ia mengimbau seluruh jajaran agar bekerja secara profesional dan memastikan setiap WBP yang memenuhi syarat administratif maupun substantif dapat menerima haknya tanpa hambatan dan tanpa dipersulit. Pengawasan juga diminta diperketat untuk memastikan tidak ada celah terjadinya praktik pungli, baik yang dilakukan secara terbuka maupun terselubung.
Kepala Kanwil menambahkan bahwa pelaksanaan Remisi Natal sering menjadi perhatian publik, sehingga diperlukan transparansi dan ketelitian dalam setiap tahapan pengusulan. Ia meminta seluruh jajaran untuk memperkuat koordinasi internal, memastikan keakuratan data, dan memberikan informasi yang jelas kepada WBP maupun keluarga untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman.
“Keterbukaan informasi adalah salah satu cara paling efektif mencegah pungli. Jika layanan mudah diakses dan dipahami, maka peluang penyimpangan akan semakin kecil,” tegasnya.
Lebih lanjut, I Putu Murdiana mengingatkan bahwa integritas pegawai Pemasyarakatan adalah fondasi yang harus dijaga. Ia menekankan bahwa budaya kerja yang bersih bukan hanya untuk menjaga nama baik institusi, melainkan juga wujud tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya ingin semua jajaran memahami bahwa setiap tindakan kita akan berdampak pada citra Pemasyarakatan. Mari kita tunjukkan bahwa kita mampu memberikan layanan terbaik tanpa penyimpangan,” ucapnya.
“Kita harus menjaga kepercayaan publik. Laksanakan tugas dengan integritas, dan pastikan seluruh layanan bebas dari pungli. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Kepala Kanwil juga menekankan pentingnya memberikan layanan yang humanis namun tetap berpegang pada aturan, terutama pada periode menjelang Natal dan Tahun Baru ketika dinamika layanan Pemasyarakatan meningkat. Ia berharap pelaksanaan Remisi Natal 2025 berjalan tertib, lancar, dan memenuhi prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Dengan penegasan ini, Kanwil Ditjenpas Kalteng berkomitmen menjaga kualitas layanan Pemasyarakatan agar tetap bersih, profesional, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
