Sumber gambar, ANTARA FOTO
Kasus korupsi tunjangan kinerja yang melibatkan 10 pegawai di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai menggambarkan bahwa upaya mereformasi birokrasi “belum berhasil dan masih tertatih-tatih”, kata pegiat antikorupsi dan pengamat kebijakan publik.
Sekretaris Jenderal Transparancy International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko, mengatakan strategi pemerintah mencegah korupsi dengan memberikan insentif “telah terbukti tidak menjawab persoalan”.
Sebab, ironisnya, insentif yang bertujuan meningkatkan kinerja ASN sekaligus mencegah korupsi itu justru menjadi celah korupsi.
“ESDM ini kan salah satu kementerian teknis dan strategis yang banyak mengurus perizinan tambang. Tukin itu untuk menjawab supaya mereka enggak korupsi, untuk mencegah korupsi, tapi ternyata tukin-nya malah dikorupsi,” kata Wawan ketika dihubungi pada Minggu (2/4).
“Dengan temuan ini, berarti tukin sebagai jawaban atas reformasi birokrasi, perlu dievaluasi menyeluruh,” sambungnya.
Celah manipulasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tukin di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
Para tersangka diduga menggelembungkan nominal tukin dari yang semestinya diterima pegawai berdasarkan laporan kinerjanya.
Selisih antara nominal yang dicairkan kepada pegawai dengan nominal yang digelembungkan itulah yang menjadi ceruk korupsi.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan tersangka menggunakan alasan salah menulis nominal tukin.
“Misalkan tunjangan kinerja Rp5 juta, dikasih menjadi Rp50 juta, kan kayak typo [salah ketik]. Jadi kalau ketahuan, ‘oh, saya typo ketik ini’. Padahal uangnya sudah keburu masuk Rp50 juta,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.
Praktik korupsi itu ditengarai telah terjadi pada periode 2020-2022. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga puluhan miliar dan KPK tengah mengusut aliran dananya.
Para tersangka juga diduga menyuap auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sehingga hasil audit penggunaan anggaran berstatus “wajar tanpa pengecualian”.
Empat tempat telah digeledah oleh KPK, di antaranya kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta apartemen di kawasan Jakarta Selatan.
Dari penggeledahan pada Selasa (28/3), KPK menemukan uang tunai miliaran rupiah.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Zuliansyah, menyoroti bagaimana praktik korupsi itu dilakukan secara bersama-sama, yang mengindikasikan “ada yang salah dengan integritas para ASN dan sistem birokrasinya”.
Apalagi, kata dia, ketentuan soal tunjangan kinerja telah dianggarkan berdasarkan rumus dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB.
Kementerian ESDM pun tercatat mendapat nilai “sangat baik” dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021.
Namun pengungkapan kasus korupsi ini, kata dia, “tidak mencerminkan” hasil penilaian itu.
“Kalau di Kementerian ESDM yang nilainya sangat baik saja seperti ini, bagaimana yang lain? Jangan-jangan ini hanya puncak gunung es,” kata Zuliansyah.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB, Erwan Agus Purwanto, mengatakan bahwa kasus di Kementerian ESDM terjadi karena “tindakan individu yang mengakali sistem pemberian tukin”.
“Misalnya tukin yang [nilainya] bisa turun naik secara individu berdasarkan presensi atau kehadiran bisa menimbulkan peluang dimanipulasi,” kata Erwan melalui pesan singkat kepada BBC News Indonesia.
Berangkat dari kasus ini, Erwan menuturkan pemerintah akan menyempurnakan formula mengenai tukin.
Sejauh ini, Kementerian PAN-RB belum menerima aduan atau protes dari ASN di Kementerian ESDM terkait korupsi ini.
“Mungkin karena tidak ada yang dirugikan. Dalam arti, mereka menerima sesuai haknya, sesuai kinerjanya, termasuk berdasarkan kehadiran, namun datanya bisa saja di-mark up,” jelas Erwan.
Tukin belum selaras dengan peningkatan kinerja
Sumber gambar, Getty Images
Wawan Suyatmiko mengatakan kasus korupsi di Kementerian ESDM ini memperlihatkan bagaimana pendekatan insentif, yang dipilih oleh pemerintah sebagai langkah mencegah korupsi, ternyata belum berhasil.
“Seolah ketika dinaikkan gaji dan tunjangannya, mereka tidak akan korupsi, tapi yang dilupakan adalah kinerjanya bagaimana? Tidak pernah diukur. Dengan adanya kasus korupsi tukin, berarti kan mereka tidak perform juga,” kata Wawan.
Hal itu juga terlihat dari indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh TII, di mana di dalamnya korupsi di sektor birokrasi menjadi salah satu faktor pemicu menurunnya skor Indonesia pada 2022.
Dalam konteks Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM misalnya, Wawan menilai “banyak perizinan tambang yang “dilakukan ugal-ugalan” dan rawan celah korupsi.
Wawan juga mempertanyakan pengukuran kinerja ASN, yang menjadi salah satu dasar pemberian tukin, “belum selaras” dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Padahal, gaji dan tunjangan ASN sendiri selama ini menjadi belanja negara dengan porsi paling besar di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Dalam APBN 2023, pemerintah menganggarkan Rp442,5 triliun untuk belanja pegawai, dari total APBN sebesar Rp2.246,4 triliun.
Oleh sebab itu, Wawan mendesak agar upaya reformasi birokrasi “tidak hanya bersandar pada kesejahteraan atau remunerasi, namun perlu sistem yang lebih ketat”.
Tanpa didukung sistem, pengawasan, dan penegakan hukum yang ketat, Wawan mengatakan potensi korupsi di birokrasi masih akan terus terulang.
Kasus korupsi tukin pun bukan kali pertama terjadi di Kementerian ESDM.
Pada Maret 2023, Kejaksaan Tinggi Lampung menangkap pegawai Kejaksaan Negeri Lampung yang diduga menggelembungkan besaran tukin. Kerugian negara dalam kasus ini adalah sebesar Rp1,8 miliar.
Reformasi birokrasi ‘masih tertatih-tatih’
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Kejaksaan Tinggi Lampung menangkap pegawai Kejaksaan Negeri Bandar Lampung atas kasus dugaan korupsi tukin pada Maret 2023.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Zuliansyah, menilai korupsi berjamaah di Kementerian ESDM menggambarkan bahwa belum seluruh ASN mampu menjalankan perannya secara akuntabel dan transparan sesuai semangat reformasi birokrasi.
Upaya melakukan reformasi birokrasi pun, kata dia, “seolah tertatih-tatih” dan “terjebak pada pemberian insentif”.
Padahal semestinya tukin hanya menjadi pemantik untuk mendorong kinerja ASN yang lebih produktif dan efisien.
“Seharusnya kalau tukin meningkat kan kinerja juga meningkat. Tapi yang terjadi sekarang, kinerja turun pun tukin tetap datang, bahkan dikorupsi,” kata dia.
“Kalau sampai salah satu unit organisasi bisa melakukan seperti itu berarti kan ada sesuatu yang salah dengan sistemnya. Kalau satu orang oke lah, tapi ini satu unit, kok bisa tidak ketahuan?” kata Zuliansyah.
Kasus ini pun, kata dia, semestinya dijadikan momentum oleh pemerintah untuk mengevaluasi kembali upaya melakukan reformasi birokrasi, yang tidak hanya bergantung pada pemberian insentif.
Apalagi di tengah sorotan masyarakat sejumlah kasus lainnya, seperti gaya hidup mewah sejumlah ASN.
Kasus-kasus itu, menurut Zuliansyah, lagi-lagi memperkuat bahwa pemberian insentif bukan satu-satunya solusi untuk mencegah korupsi dan mereformasi birokrasi.
