InfoMalangRaya.com – Entitas Zionis ‘Israel’ pada Ahad menyetujui sebuah rencana untuk memperpanjang masa dinas militer bagi pria dari 32 bulan menjadi 36 bulan karena kekurangan tentara.
waktu wajib militer bagi pria dari 32 menjadi 36 bulan karena adanya kekurangan tenaga kerja.
Kantor Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu mengkonfirmasi langkah tersebut, yang sekarang membutuhkan persetujuan parlemen, menurut laporan situs-situs berita setempat.
Jika disahkan, perpanjangan tersebut akan segera berlaku efektif selama lima tahun, dan juga akan berdampak pada tentara yang sedang bertugas.
Usulan tersebut dikatakan sebagai tanggapan atas kebutuhan militer yang mendesak setelah terjadinya perang.
Namun, masalah wajib militer bagi Yahudi Haredi masih menjadi perdebatan. Jaksa Agung Gali Baharav-Miara mengkritik tidak meratanya penerapan wajib militer, seperti pengecualian wajib militer bagi pria Yahudi ultra-Ortodoks yang sudah lama terjadi.
“Meningkatkan beban bagi mereka yang telah menjalani wajib militer selama bertahun-tahun, tanpa secara bersamaan mengambil tindakan konkret untuk merekrut murid-murid yeshiva dan mendistribusikan beban tersebut, tidaklah konstitusional,” ujar Gali.
Mahkamah Agung ‘Israel’ memutuskan pada bulan Juni bahwa mereka harus merekrut orang-orang ini, yang mungkin akan menjadi tantangan bagi koalisi Netanyahu, karena faksi-faksi ultra-Ortodoks memiliki jumlah kursi signifikan.
Beberapa pejabat militer dan Menteri Keamanan Yoav Gallant secara konsisten mendesak penyelesaian masalah kekurangan tenaga militer mengingat pengerahan ratusan ribu tentara cadangan ke Gaza, Tepi Barat, dan perbatasan dengan Lebanon.
Pasukan Penjajahan Israel (IDF) pada tanggal 9 Juli menerbitkan sebuah rancangan perintah untuk merekrut 3.000 Yahudi Haredi.
Surat kabar berbahasa Ibrani, Israel Hayom, merinci bahwa setengah dari jumlah tersebut akan berusia antara 18 dan 21 tahun, sementara 40% berusia antara 21 dan 24 tahun, dan 10% sisanya berusia antara 24 dan 26 tahun.
Menteri Keamanan Gallant mengumumkan bahwa penerbitan rancangan perintah dapat dimulai paling cepat bulan depan.*
