Banyuwangi (IMR) – Keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya yang masih hilang akhirnya mendapat kepastian terkait permasalahan santunan.
Kepastian tersebut diterima usai dilakukan rapat dengar pendapat di DPRD Banyuwangi antara pihak keluarga dengan ASDP, PT Raputra Jaya sebagai operator KMP Tunu Pratama Jaya dan Jasa Raharja, Selasa (19/8).
Diketahui, dari rapat yang dilakukan nantinya keluarga korban bakal menerima kompensasi nominal sesuai dengan yang diatur regulasi.
Setiap korban akan mendapat kompensasi senilai Rp 125 juta yang berasal dari PT Jasa Raharja, Jasa Raharja Putra. Disebutkan PT Raputra Jaya sebagai operator kapal juga memberi tambahan santunan senilai Rp 20 juta bagi setiap korban.
“Alhamdulillah sudah disepakati oleh ASDP dan Jasa Raharja. Meskipun korban tidak masuk manifest akan tetap bisa menerima santunan,” kata Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto usai memimpin rapat, Selasa (19/8).
Untuk proses pencairan santunan ada syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga. Syarat yang dimaksud adalah surat keterangan dari tingkat RT/RW hingga desa yang menyatakan bila keluarga mereka yang hilang adalah korban Tunu Pratama.
Dari hasil rapat disebutkan total ada 16 keluarga yang belum mendapat santunan. Mereka diantaranya adalah 15 penumpang travel dan seorang sopir truk.
Tapi Michael mengaku masih akan mengkroscek ulang data tersebut untuk memastikan agar setiap korban terutama yang tidak terdaftar di manifest, tetap mendapat haknya.
“Akan kita kroscek, saya juga akan terus mengawal supaya santunannya segera terealisasi,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Jasa Raharja Banyuwangi, Harry Kurniawan mengatakan selama ini Jasa Raharja baru menyalurkan santunan kepada keluarga yang jasadnya sudah dtemukan. Sementara yang statusnya hilang masih belum.
Harry menyebut total santunan yang diberikan Rp 125 juta. Dari Jasa Raharja Rp 50 juta dan Jasa Raharja Putra Rp 75 juta.
“Kepada korban yang statusnya hilang akan menerima jumlah yang sama. Karena korban hilang akan dipersamakan sebagai korban yang meninggal dunia,” kata Harry.
Tapi untuk penyaluran santunan bagi korban hilang apalagi tidak terdata manifest, pihaknya masih menunggu kesepakatan resmi dari pihak terkait seperti ASDP, KSOP dan operator Tunu Pratama. Sebab data itu akan menjadi acuan dalam proses penyaluran.
“Sementara ini kami menunggu nama-nama yang disetorkan oleh pihak berwenang. Pastinya kalau sudah ada surat resmi yang ditandatangi dari ASDP, ASDP, KSOP dan operator Tunu Pratama akan kami salurkan. Kami butuh kepastian itu, kalau sudah ada data resmi itu pasti akan kami bayarkan,” terang Harry. [tar/ian]
