Pelibatan Publik dalam Pengembangan Program Berdaya Berusaha
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) baru-baru ini menggelar Uji Publik program ‘Berdaya Berusaha’ di Bandung Creative Hub, pada Senin (25/8). Acara ini menjadi langkah awal pemerintah dalam merancang kebijakan pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif dengan berbagai pihak seperti pelaku usaha, akademisi, dan komunitas. Uji publik tersebut tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi ruang bagi praktisi di lapangan untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap desain program.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa pendekatan baru ini menandai pergeseran cara kerja pemerintah. Ia menekankan bahwa partisipasi publik harus bermakna dan dimulai sejak hari pertama perancangan, bukan hanya ketika dokumen sudah final. Hal ini merupakan esensi dari pemerintahan kolaboratif yang diusung oleh Presiden Prabowo dan Menko Muhaimin Iskandar.
Dalam forum tersebut, hadir puluhan CEO, akademisi, komunitas, serta perwakilan pemerintah daerah. Diskusi dibagi dalam beberapa sesi breakout berdasarkan subsektor ekonomi kreatif, mulai dari kuliner, fesyen, kriya hingga game. Dengan adanya pembagian sesi ini, diharapkan setiap peserta dapat memberikan masukan yang spesifik dan relevan terhadap masing-masing sektor.
Leontinus menambahkan bahwa pola kerja kolaboratif ini membawa semangat dunia swasta ke dalam birokrasi. Di sektor swasta, kita terbiasa mendengar suara konsumen. Dalam pemerintahan, konsumen kita adalah publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat dalam merancang kebijakan.
Program ‘Berdaya Berusaha’ dirancang untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, serta pelaku ekonomi kreatif melalui solusi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Fokus intervensinya mencakup enam aspek utama: akses bahan baku, optimalisasi produksi, kemudahan pembiayaan, strategi pemasaran, pemahaman tata niaga global, serta fasilitasi legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Pemilihan Bandung sebagai lokasi uji publik dinilai tepat karena kota ini dikenal sebagai pusat kreativitas. Masukan dari praktisi di Bandung, mulai dari komunitas kreatif hingga CEO startup, akan menjadi fondasi menyempurnakan program sebelum diluncurkan secara nasional. Dengan pendekatan kolaboratif ini, pemerintah berharap program tidak lagi lahir dari menara gading, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Tujuan dan Manfaat Program Berdaya Berusaha
Program ‘Berdaya Berusaha’ memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta pelaku ekonomi kreatif. Dengan pendekatan terpadu, program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan bisnis dan inovasi.
Beberapa manfaat yang diharapkan dari program ini antara lain:
- Meningkatkan akses bahan baku: Memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar dapat memperoleh bahan baku berkualitas dengan harga yang terjangkau.
- Optimalisasi produksi: Membantu pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.
- Kemudahan pembiayaan: Memfasilitasi akses modal bagi pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan.
- Strategi pemasaran: Memberikan pelatihan dan dukungan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif.
- Pemahaman tata niaga global: Membuka wawasan pelaku usaha tentang pasar internasional dan aturan perdagangan global.
- Fasilitasi legalitas dan HAKI: Memberikan bantuan dalam proses legalisasi bisnis dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
Dengan adanya program ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.
