Pendekatan Kolaboratif dalam Pemberdayaan Ekonomi
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengadakan Uji Publik program ‘Berdaya Berusaha’ di Bandung Creative Hub, pada Senin (25/8). Acara ini menjadi langkah awal pemerintah dalam merancang kebijakan pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif bersama pelaku usaha, akademisi, dan komunitas. Uji publik tersebut tidak sekadar formalitas, melainkan ruang bagi praktisi di lapangan untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap desain program.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa pendekatan baru ini menandai pergeseran cara kerja pemerintah. “Partisipasi publik harus bermakna, dimulai sejak hari pertama perancangan, bukan hanya ketika dokumen sudah final. Inilah esensi dari pemerintahan kolaboratif,” ujarnya.
Puluhan CEO, akademisi, komunitas, dan perwakilan pemerintah daerah hadir dalam forum tersebut. Diskusi dibagi dalam beberapa sesi breakout berdasarkan subsektor ekonomi kreatif, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, hingga game. Leontinus menambahkan, pola kerja kolaboratif ini membawa semangat dunia swasta ke dalam birokrasi. “Di sektor swasta, kita terbiasa mendengar suara konsumen. Dalam pemerintahan, konsumen kita adalah publik,” katanya.
Fokus Program ‘Berdaya Berusaha’
Program ‘Berdaya Berusaha’ dirancang untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, serta pelaku ekonomi kreatif melalui solusi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Fokus intervensinya mencakup enam aspek utama:
- Akses bahan baku
- Optimalisasi produksi
- Kemudahan pembiayaan
- Strategi pemasaran
- Pemahaman tata niaga global
- Fasilitasi legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
Pemilihan Bandung sebagai lokasi uji publik dinilai tepat karena kota ini dikenal sebagai pusat kreativitas. “Masukan dari praktisi di Bandung, mulai dari komunitas kreatif hingga CEO startup, akan menjadi fondasi menyempurnakan program sebelum diluncurkan secara nasional,” kata Leontinus.
Peran Komunitas dan Pelaku Usaha
Forum ini juga menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk berdiskusi langsung dengan pihak pemerintah. Para peserta memberikan berbagai masukan yang sangat bernilai, termasuk tentang tantangan yang mereka alami dalam menjalankan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar ingin membangun program yang relevan dan efektif.
Leontinus menekankan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. “Dengan pendekatan kolaboratif ini, pemerintah berharap program tidak lagi lahir dari menara gading, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” jelasnya.
Keberlanjutan dan Pengembangan
Program ‘Berdaya Berusaha’ diharapkan dapat menjadi model baru dalam pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.
Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan. Hal ini akan membantu mereka menghadapi tantangan pasar yang semakin dinamis dan kompetitif.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk membangun sistem pemberdayaan ekonomi yang lebih transparan dan partisipatif. Diharapkan, program ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan ekonomi Indonesia di masa depan.
