Proyek City Walk di Pemalang Menimbulkan Kontroversi
Pembangunan sebuah City Walk modern di Jalan Jenderal Sudirman kini menjadi topik perbincangan yang hangat, terutama di kalangan pengguna media sosial. Proyek dengan anggaran mencapai Rp17,2 miliar ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kritik dari masyarakat.
Beberapa pihak menganggap proyek ini sebagai prioritas yang tidak tepat, mengingat masih banyak ruas jalan utama hingga jalan lingkungan yang dalam kondisi rusak parah. Mereka merasa bahwa dana yang dialokasikan untuk City Walk seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dasar yang lebih mendesak.
Proyek ini direncanakan akan dimulai pada 4 Agustus 2025, bersamaan dengan penerapan rekayasa lalu lintas satu arah di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari pertigaan Tugu BRI hingga Simpang Compo, termasuk juga Jalan Sindoro. Informasi ini langsung memicu respons dari berbagai kalangan masyarakat.
Kritik Terhadap Penggunaan Anggaran
Salah satu komentar yang sering muncul di media sosial menyampaikan kekecewaan terhadap penggunaan anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komentar tersebut berbunyi: “Kudu dalan iki sing dipikir, malah City Walk sing gak penting.” (Yang harusnya dipikir itu jalan rusak ini, bukan malah bikin City Walk yang tidak penting).
Komentar ini menjadi representasi dari keluhan warga yang merasa pembangunan belum menyentuh kebutuhan mereka yang lebih mendasar. Video-video yang diunggah di Facebook sering menampilkan kondisi jalan yang rusak, yang berdampak pada aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas.
Antara Estetika dan Kebutuhan Dasar
Meskipun proyek City Walk dimaksudkan sebagai bagian dari upaya penataan kota untuk meningkatkan nilai estetika dan potensi pariwisata, pandangan masyarakat justru berbeda. Mereka melihat bahwa pembangunan ini justru mengabaikan kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan lingkungan, sistem drainase, dan fasilitas publik yang kondisinya memprihatinkan.
Kritik yang muncul di media sosial menunjukkan ketidaksetujuan terhadap alokasi dana sebesar itu. Penolakan ini bukan berarti menolak kemajuan, tetapi lebih kepada pertanyaan tentang urgensi dan skala prioritas di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar lain yang belum terpenuhi.
Pentingnya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
Hingga artikel ini ditulis, belum ada respons resmi yang dikeluarkan oleh dinas teknis terkait maupun pemerintah daerah mengenai kritik yang disampaikan publik. Namun, semakin jelas bahwa transparansi komunikasi dan partisipasi aktif warga dalam setiap perencanaan kota akan menjadi faktor krusial bagi keberhasilan dan legitimasi proyek-proyek pembangunan jangka panjang semacam ini.
Masyarakat mengharapkan adanya dialog yang terbuka antara pemerintah dan warga agar kebijakan pembangunan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, proyek yang dijalankan tidak hanya sekadar estetika, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
