Infomalangraya – MALANG KOTA – Banyaknya wisatawan asing membuat fasilitas perhotelan di Kota Malang harus dimaksimalkan. Salah satunya, perlu menambah jumlah hotel bintang lima. Perlunya penambahan hotel bintang itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, kemarin.
Politikus dari partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) itu mengatakan, banyak potensi penanaman modal yang belum terjamah. Untuk itu, dia mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggali peluang investasi tersebut.
”Kan hotel bintang lima, se-kelas Kota Malang saja baru bertambah satu (Grand Mercure). Jadi ya bagaimana caranya bisa menambah lagi. Kemudian peluang investasi di bidang kuliner juga harus digenjot,” kata Made.
Sebagai informasi, selain Grand Mercure, ada dua hotel lain di Kota Malang yang memiliki spesifikasi bintang lima. Yaitu Hotel Tugu dan Hotel Shalimar.
Untuk menstimulasi investor menanamkan modalnya di Kota Malang, Made mengatakan, saat ini dibahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanaman Modal. Dalam Raperda tersebut, kata dia, ada beberapa aturan yang dibahas. Seperti insentif dan kemudahan penanaman investasi.
Kemudian penyelesaian sengketa, arah penanaman modal, dan ketenagakerjaan. ”Yang terpenting, Pemkot Malang juga harus menunjukkan ketegasannya untuk menyelesaikan masalah sengketa. Seperti di Pasar Gadang dan Pasar Blimbing,” kata dia.
”Itu perlu dilakukan, agar memberikan kepastian kepada investor,” tambah pria yang juga ketua DPC PDIP Kota Malang itu.
Dengan investasi yang semakin meningkat di sektor kuliner dan perhotelan, Made berharap, hal tersebut akan mampu menyerap tenaga kerja serta melibatkan UMKM lokal. Dia menekankan, penting untuk menciptakan aturan yang di dalamnya menjembatani kerja sama saling menguntungkan antara usaha besar dan UMKM di Kota Malang. ”Jadi, tetap muatan lokal, yakni UMKM dilindungi. Artinya, yang kami inginkan adalah mutualisme usaha besar masuk tapi bisa mendongkrak dan menggandeng UMKM,” katanya.
Senada dengan Made, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, adanya investor nantinya harus menggandeng UMKM. Karena diharapkan menjadi salah satu upaya menekan angka pengangguran. ”Penanaman modal sebagai bentuk investasi yang masuk di Kota Malang ini, jangan sampai malah mengganggu usaha kecil, UMKM yang sudah ada,” kata mantan anggota DPRD Kota Malang itu.
”Jadi harus memperhatikan lingkungan dan memberikan akses sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Malang,” tambah pria yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang tersebut. (adk/dan)
