Wacana Transportasi Massal di Jabar Kembali Menghangat
Wacana pembangunan transportasi massal kembali menjadi perhatian masyarakat Jawa Barat setelah hasil survei Litbang Kompas menunjukkan persepsi positif terhadap langkah pemerintah daerah dalam mengembangkan moda transportasi modern. Salah satu proyek yang mendapat dukungan kuat adalah pengembangan monorel di kawasan Bandung Raya serta reaktivasi jalur kereta api.
Monorel ini direncanakan menghubungkan kawasan utara dan selatan Bandung, sementara rute barat ke timur atau sebaliknya akan diakses melalui sistem Bus Rapid Transit (BRT). Meski rute pasti masih dalam proses evaluasi, mayoritas warga menyambut baik konsep tersebut. Dari total responden, sebanyak 80,4 persen menyatakan puas dengan wacana pembangunan moda transportasi modern tersebut.
Selain itu, reaktivasi jalur kereta api juga menjadi fokus perhatian. Ada lima jalur yang sedang dipertimbangkan untuk direaktivasi, antara lain Banjar-Pangandaran-Cijulang, Garut-Cikajang, Bandung-Banjaran-Soreang-Ciwidey, Rancaekek-Tanjungsari, dan jalur Cipatat-Padalarang yang sempat terputus akibat bencana alam.
Namun, tidak semua masyarakat sepenuhnya setuju. Beberapa keluhan muncul, seperti jam masuk sekolah yang dianggap terlalu dini, yaitu pukul 06.30 WIB. Selain itu, sekitar 20 persen responden menyatakan ketidakpuasan terhadap reaktivasi jalur kereta api, sementara 15,9 persen merasa tidak puas dengan pengembangan monorel di Bandung Raya.
Persepsi Masyarakat Terhadap Infrastruktur Transportasi
Survei Litbang Kompas juga mencermati aspek infrastruktur transportasi secara umum. Hasilnya menunjukkan bahwa layanan transportasi publik hanya meraih tingkat kepuasan sebesar 53,5 persen. Sementara itu, masalah pengelolaan sampah mendapat penilaian kritis dari 58,8 persen responden yang menyatakan ketidakpuasan.
Meskipun inovasi transportasi berbasis rel seperti monorel dan reaktivasi kereta mendapat apresiasi luas, masih ada pekerjaan rumah di sektor infrastruktur lainnya. Masalah seperti pengelolaan sampah, pengadaan lapangan kerja, dan distribusi bantuan sosial masih menjadi sorotan utama.
Penilaian terhadap Kepemimpinan Gubernur Jabar
Survei ini juga mencakup indikator kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Secara keseluruhan, kedua pemimpin ini mendapatkan nilai rata-rata 8,5 dari warga.
Mayoritas responden menilai kepemimpinan KDM positif. Sebanyak 97,2 persen warga Jabar menyatakan puas, 98,9 persen menyebut citra gubernur sangat baik, dan 99 persen menganggap KDM peduli, merakyat, serta responsif.
Hasil penilaian berbasis skala 1–10 menunjukkan tren dominasi skor tinggi. Sebanyak 35,7 persen responden memberikan nilai sempurna (10), 25,3 persen memberi skor 8, dan 19,2 persen menilai 9. Skor menengah juga terlihat, di mana 11 persen memilih angka 7, sedangkan nilai 5 dan 6 masing-masing dipilih oleh 3,3 persen dan 3,4 persen.
Kelompok yang memberi nilai rendah (1–4) jumlahnya sangat kecil, kurang dari 2 persen total responden. Dengan standar deviasi 1,634, rerata 8,51 mengindikasikan penilaian publik yang cenderung positif secara umum.
Masalah Ekonomi dan Bantuan Sosial
Namun demikian, persepsi publik tak sepenuhnya konsisten. Menurut Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas, kepuasan masyarakat menurun drastis saat menyentuh isu-isu ekonomi. Penyediaan lapangan kerja, misalnya, mendapat catatan serius: hanya 31,4 persen responden yang puas, sedangkan 67,2 persen menyatakan tidak puas.
Isu kemiskinan pun serupa, dengan 37,9 persen menyatakan puas dan 60,4 persen tidak puas. Persoalan pemberian bantuan sosial juga masih menuai kritik. Dari total responden, 48,8 persen menilai penyaluran bantuan kesejahteraan masyarakat belum optimal, meskipun 50,4 persen menyatakan puas. Data tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan perbaikan tata kelola distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran.
