Pertemuan Kementeran Ekonomi Nasional dengan Aliansi Ekonom Indonesia
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengadakan pertemuan dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) pada Jumat, 12 September 2025. Pertemuan ini dilakukan untuk merespons tujuh desakan darurat ekonomi yang diajukan oleh AEI. Dalam kesempatan tersebut, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah sangat menghargai peran para ekonom sebagai mitra strategis dalam memperkuat kebijakan ekonomi.
“Kami ingin mendengar langsung pandangan dan aspirasi dari para ekonom, serta menjelaskan apa yang telah dilakukan pemerintah agar dapat memastikan bahwa pemerintah tetap aware terhadap berbagai tantangan yang dihadapi,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan Jakarta, Sabtu, 13 September 2025.
Dalam diskusi tersebut, Luhut menekankan bahwa pemerintah terus mendorong deregulasi sebagai langkah penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah proses bisnis dan meningkatkan efisiensi.
Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan relokasi beberapa perusahaan garmen dan alas kaki. Langkah ini dilakukan dalam rangka negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.
Luhut juga menyoroti pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu proyek pilot yang akan segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan penggunaan anggaran yang lebih efisien karena bantuan akan lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh masyarakat.
Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Akademik
Luhut menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, para ekonom, dan dunia akademik merupakan kunci dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan. Ia menilai masukan dari para ekonom sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan,” tambahnya.
Perwakilan AEI, Jahen F. Rezki, menyampaikan apresiasi kepada DEN atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan secara langsung. “Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun dapat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan ke depan. Kami juga berharap diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala,” ujarnya.
Tujuh Desakan Darurat Ekonomi
Sebagai informasi, AEI menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi pada Selasa, 9 September 2025. Berikut rinciannya:
- Pertama, perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.
- Kedua, kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara.
- Ketiga, hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal.
- Keempat, deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
- Kelima, prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
- Keenam, kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal.
- Ketujuh, tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi.
